ENEWS, POLMAN ••》Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Polewali Mandar (Polman), Rabu (11/2/2025).
Mereka menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status kepegawaian agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi IV beserta anggota, Sekretaris Daerah, serta Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Polman.
Dalam orasinya, perwakilan massa, Sabir, menegaskan kehadiran mereka bukan untuk mencari perhatian, melainkan menyampaikan kondisi yang selama ini dialami guru madrasah swasta.
Ia menyebut banyak guru telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status dan kesejahteraan.
“Kami hadir di sini meminta dukungan moral serta perhatian pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap kondisi guru swasta,” ujar Sabir.
Menurutnya, selama bertahun-tahun guru madrasah swasta hanya mengandalkan gaji honorer yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
Meski demikian, mereka tetap menjalankan tugas mendidik dan membentuk karakter generasi bangsa.
Sementara itu, Mustamin dalam orasinya menyoroti dugaan perlakuan diskriminatif dalam proses rekrutmen PPPK.
Ia menyebut harapan guru madrasah kembali terabaikan saat seleksi dibuka.
“Kami melihat rekrutmen PPPK dibuka, tetapi harapan kami kembali terabaikan. Lebih menyakitkan lagi ketika tenaga non-pendidik dalam program tertentu bisa mendapatkan gaji hingga empat juta rupiah, sementara kami hanya menerima tiga ratus ribu rupiah per bulan,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kemenag Polman Imran Kaljubi Kesa menyatakan pihaknya turut menyuarakan aspirasi para guru madrasah swasta.
Ia berharap pemerintah dapat memenuhi harapan guru honorer madrasah di Polman.
“Harapan yang menjadi aspirasi guru-guru madrasah swasta juga menjadi harapan kami di Kemenag,” kata Imran.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat dengan mengikutsertakan perwakilan guru ke Jakarta.
“Apa yang menjadi aspirasi para guru madrasah akan kita kawal sampai ke pusat,” ujar Fahry.
Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin menambahkan, pihaknya mengusulkan agar tiga orang perwakilan guru honorer madrasah diberangkatkan ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan setempat.
(Hasbi Waluyo)
