ENEWS, POLMAN •• Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polewali Mandar (Polman) menyoroti stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Keterlambatan ini diduga kuat disebabkan oleh kelalaian oknum pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dalam pengelolaan aplikasi BPHTB, yang mengalami kendala teknis.
Hal tersebut disampaikan oleh Sutrisman, Wakil Ketua Bidang Politik dan Jaringan DPC GMNI Polman.
Ia berpendapat bahwa masalah ini tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga menghambat pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang sedang mengurus administrasi pertanahan.
“Stagnasi pemasukan PAD dari BPHTB diduga disebabkan oleh kelalaian oknum pegawai Bappenda dalam mengoperasikan aplikasi BPHTB. Akibatnya, bukan hanya PAD yang terhambat, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga terganggu,” ujar Sutrisman, pada hari Rabu, 5 November 2025.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan proses BPHTB di Bappenda menyebabkan kesulitan bagi warga dalam menyelesaikan urusan pertanahan, mengingat setiap Surat Keputusan (SK) pertanahan memiliki masa berlaku yang terbatas.
“Jika aplikasi BPHTB bermasalah dan tidak segera diatasi, masyarakat dapat dirugikan karena SK pertanahan memiliki batas waktu,” kata Sutrisman.
GMNI Polman mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem pengelolaan BPHTB, termasuk investigasi terhadap dugaan kelalaian pegawai yang menyebabkan gangguan pada sistem pelayanan.
Menurut Sutrisman, PAD merupakan komponen vital dalam pembiayaan pembangunan daerah, sehingga setiap hambatan administrasi harus segera diselesaikan secara profesional dan transparan.
“PAD adalah tulang punggung pembangunan daerah. Pemerintah harus memastikan setiap perangkat kerja berfungsi optimal, karena kelalaian sekecil apa pun dapat berdampak besar pada masyarakat,” tutupnya. (Red)
