BERAU, KALTIM •• Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), Imam Sururi menilai penataan kawasan kumuh di Bumi Batiwakkal belum terlaksana dengan baik.
Imam menyebut, saat ini banyak pekerjaan di pemukiman penduduk yang masih dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, hal itu menyebabkan pembangunan tidak terstruktur dan tidak sedikit yang berdampak buruk terhadap masyarakat.
Imam Sururi berharap penyelesaian kawasan daerah kumuh di Kabupaten Berau agar menjadi atensi Pemerintah Daerah (pemda).
“Penyelesaian kawasan kumuh di perkotaan yang merupakan bagian dari program yang menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Insya Allah akan bisa cepat terselesaikan apabila dimulai dengan perencanaan kawasan secara konferhensif,” ujarnya, Sabtu (4/3/2023).
Karena dengan perencanan kawasan tersebut, menurut Imam, program yang terkait dengan peningkatan jalan dan drainase dalam gang akan terselesaikan secara terencana dengan baik.
“Program pembangunan yang selama ini sudah dilaksanakan tentunya sudah baik, demikian masih jauh dari penyelesaian kawasan daerah kumuh. Misalnya ada program kegiatan dengan anggaran kecil tentunya belum bisa menyelesaikan kawasan daerah kumuh,” imbuhnya.
“Contoh ada peningkatan gang tapi tidak bisa mengcover peningkatan dreinase demikian juga sebaliknya,” sambungnya.
Oleh karena itu, menurut Imam Sururi yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Kadin Berau. Di tahun 2023 di APBD perubahan sudah seharusnya ada anggaran untuk perencanaan kawasan daerah kumuh tersebut.
“Hal tersebut sudah disampaikan kepada Bupati dan responnya sangat baik. Di periode Bupati sekarang ini akan terselesaikan beberapa kawasan di kota Tanjung Redeb,” pungkasnya. (Ardiansyah)
