ENEWS, WAJO ••》Forum Organisasi Media Daerah (Formada) Kabupaten Wajo yang terdiri dari sejumlah organisasi pers dan wartawan mendatangi Gedung DPRD Wajo, Senin (8/6/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan media dan pola kemitraan pemerintah dengan perusahaan pers.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah dan DPRD lebih transparan, adil, serta memberikan ruang yang setara bagi media lokal yang selama ini berperan dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, Bendahara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Wajo, Andi Muhammad Ikbal, meminta DPRD Wajo tidak berhenti pada penerimaan aspirasi semata, melainkan segera menindaklanjutinya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi insan pers tidak hanya berkaitan dengan satu bidang, tetapi menyentuh berbagai sektor, mulai dari kebijakan pemerintahan, komunikasi dan informatika, hingga penganggaran daerah.
“Kami meminta DPRD Wajo menggelar RDP dengan menghadirkan gabungan komisi agar seluruh persoalan yang menjadi aspirasi insan pers dapat dibahas secara menyeluruh dan menghasilkan rekomendasi yang konkret,” tegas Ikbal.
Ia menilai pembahasan yang hanya melibatkan satu komisi berpotensi membuat substansi persoalan tidak terurai secara utuh.
Karena itu, keterlibatan lintas komisi dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus mempercepat lahirnya solusi yang dapat dijalankan.
Selain menyoroti pola kemitraan antara pemerintah dan perusahaan pers, Formada juga mendorong adanya keterbukaan dalam kebijakan yang berkaitan dengan media serta perlindungan terhadap keberlangsungan ekosistem pers lokal di Kabupaten Wajo.
Menurut Ikbal, media lokal memiliki peran strategis sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, kebijakan yang diterapkan harus mampu menciptakan iklim yang sehat, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan pers yang memenuhi ketentuan.
“Hasil RDP nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi melahirkan langkah nyata yang memperkuat peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi publik,” ucap jurnalis ENews Indonesia itu.
Aspirasi tersebut diterima dalam forum resmi yang dipimpin sejumlah anggota DPRD Wajo, yakni H. Mustafa dari Fraksi Gerindra, Fery Surahmat dari Fraksi PKB, dan H. Risman Lukman dari Fraksi PPP.
Kehadiran Formada di DPRD Wajo menjadi sinyal kuat bahwa kalangan pers menginginkan adanya pembenahan tata kelola kemitraan media yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada keberlangsungan media lokal yang profesional. (Redaksi)
