ENews, Polman •• Aksi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) Polewali Mandar (Polman) gelar unjuk rasa depan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman, berlangsung tertib dan aman, Senin (1/9/2025).
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly mengapresiasi mahasiswa karena menyampaikan aspirasi secara damai, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang diwarnai kericuhan.
“Terima kasih kepada teman-teman atau adek-adek mahasiswa karena telah menyampaikan aspirasinya lewat aksi ini. Saya harap kita semua bisa tertib dan menjaga suasana tetap kondusif,” ucap Fahry Fadly.
Menurutnya Fahry, DPRD tidak akan pernah berkhianat kepada rakyat, ia mengaku pihaknya juga mewakili rakyat untuk menolak kenaikan PBB yang hari ini telah dicabut oleh pemerintah daerah.
“DPRD akan membentuk Satgas untuk mengawasi peningkatan PAD tanpa menaikkan pajak PBB,” ujarnya.
Ia menjelaskan jika, Polewali Mandar adalah daerah yang kaya, banyak objek PAD di Polman yang bisa dikawal bersama.
“DPRD meminta masyarakat ikut mengawal retribusi yang ada, baik itu retribusi parkir maupun retribusi lainnya,” jelasnya.
Fahry juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang menjaga jalannya aksi sejak pagi hingga sore sehingga aksi demonstrasi berjalan dengan aman dan tertib.
“Terimakasih untuk seluruh personil atas pengawalannya sejak pagi tadi hingga sore ini. Semoga koordinasi kita semua tetap berjalan dengan baik,” tuturnya.
Diketahui bahwa dalam proses pengawalan aksi tersebut, sebanyak 700 personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar serta beberapa tim medis diturunkan untuk mengawal jalannya aksi.
Dalam aksinya di DPRD Polman, massa pendemo membawa sejumlah tuntutan;
1. Tolak kenaikan PBB-P2 di Polman, tarik semua SPPT dan kembalikan uang masyarakat yang telah disetor ke daerah;
2. Maksimalkan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Polman;
3. Transparansi data pembebasan pajak;
4. Sahkan RUU Perampasan aset segera disahkan;
5. Tolak kenaikan tunjangan DPRD;
6. Reformasi Polri;
7. Hentikan respresifitas terhadap massa aksi;
8. Hentikan sentralisasi anggaran dan tenggakan hak otonomi daerah.
Jurnalis: Hasbi Waluyo
