Bupati Polman Lantik 10 Eselon II, Siap Evaluasi Kinerja

Foto: Bupati Polman, Samsul Mahmud saat melantik 10 pejabat eselon II lingkup Pemkab Polman.
Foto: Bupati Polman, Samsul Mahmud saat melantik 10 pejabat eselon II lingkup Pemkab Polman.

ENEWS, POLMAN — Bupati Polewali Mandar (Polman) melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat (3/7/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia meminta para pejabat meninggalkan pola pikir lama, termasuk sikap primordial, serta bekerja secara profesional.

banner 728x250

“Mindset birokrasi harus maju dan modern. Kita hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalankan program kerja. Menurutnya, setiap kepala OPD dituntut menghadirkan inovasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Tidak ada lagi alasan program tidak berjalan karena anggaran terbatas. Pejabat harus mampu berinovasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi berdasarkan kinerja. Pejabat yang tidak mampu memenuhi target, kata dia, dapat dicopot dari jabatannya.

“Jangan merasa setelah dilantik lalu aman. Semua akan dievaluasi secara objektif berdasarkan hasil kerja,” katanya.

Adapun 10 pejabat yang dilantik yakni Muhammad Aliwardi sebagai Kepala Inspektorat Daerah, Andi Masri Masdar sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Muhammad Faizal sebagai Kepala Dinas Sosial, Syarifuddin sebagai Kepala DLHK, Arifin Yambas sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Musyrifah Aliyah sebagai Kepala BPKAD, Andi Hizbullah Mastar sebagai Kepala BKPSDM, Fahri Yusuf sebagai Kepala Bapenda, Akhmad Farid sebagai Kepala Bapperida, dan dr. Irwandi sebagai Direktur RSUD Hajja Andi Depu.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi Pemkab Polewali Mandar sekaligus penegasan bahwa jabatan akan dievaluasi berdasarkan kinerja, bukan semata masa jabatan.





Tinggalkan Balasan