ENEWS, MAJENE ••》Bangunan Grand House milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa, kini terbengkalai.
Kondisi tersebut memicu sorotan warga yang mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran ketahanan pangan dan kebijakan Pemerintah Desa.
Bangunan yang sebelumnya diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa itu kini tidak beroperasi. Plang nama mulai memudar, sementara fasilitas terlihat tidak dimanfaatkan.
Sejumlah warga menilai proyek tersebut tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pendiriannya. Mereka juga mempertanyakan perubahan alokasi anggaran program ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan keterangan warga, anggaran ketahanan pangan yang semula tercantum sebesar sekitar Rp190 juta dalam APBDes 2025 kemudian berubah menjadi sekitar Rp115 juta.
Warga juga mempertanyakan mekanisme penyaluran dana yang disebut diberikan secara tunai kepada pengurus BUMDes, bukan melalui rekening BUMDes. Informasi ini belum memperoleh tanggapan resmi dari pemerintah desa.
Selain itu, warga menyebut program ketahanan pangan yang sebelumnya direncanakan melalui usaha peternakan kambing berubah menjadi pembangunan Grand House dan kegiatan hortikultura.
Menurut mereka, perubahan tersebut tidak menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat karena bangunan maupun kegiatan usaha kini tidak berjalan.
Sorotan juga mengarah pada proses penunjukan Ketua BUMDes Tahun 2025. Warga mempertanyakan mekanisme pemilihan karena dinilai dilakukan melalui penunjukan langsung.
Mereka menduga terdapat konflik kepentingan mengingat ketua BUMDes yang ditunjuk juga merupakan tenaga honorer di Kantor Camat Tammerodo Sendana. Dugaan tersebut belum dapat diverifikasi dan belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait.
Muslim, pengurus Karang Taruna Desa Tallambalao, mengatakan pemuda desa berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Majene.
Menurutnya, aksi itu bertujuan meminta evaluasi terhadap kebijakan penunjukan Penjabat Kepala Desa Tallambalao serta meminta dilakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya anggaran ketahanan pangan.
“Kami meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan yang diambil dan mendorong audit agar penggunaan Dana Desa benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Muslim.
Hingga berita ini diturunkan, Penjabat Kepala Desa Tallambalao, pengurus BUMDes, Camat Tammerodo Sendana, maupun Pemerintah Kabupaten Majene belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan yang disampaikan warga.
Redaksi ENews Indonesia tetap membuka hak jawab dan memuat tanggapan mereka pada pemberitaan selanjutnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan. (M. Kamil)
