ENEWS BONE •• Sebuah video mempertontonkan anggota DPRD Kabupaten Bone, Andi Unru Bausad menyebut bahwa rakyat adalah budak politik. Hal itu disampaikan Andi Unru saat menerima aspirasi mahasiswa pengunjukrasa di halaman Kantor DPRD Bone pada Senin (10/2/2025).
Unjuk rasa tersebut menuntut para wakil rakyat untuk turun tangan mengatasi dugaan pungutan liar (pungli) dan korupsi di objek wisata Tanjung Pallette.
“Rakyat Adalah Budak Politik,” sebut politisi Partai Gerindra itu lalu kemudian dipotong oleh para pengunjuk rasa sebelum menyelesaikan penjelasannya.
“Kami tidak dibayar di sini,” kata para pengunjukrasa.
Video itu pun viral di media sosial dan menuai banyak kecaman dari masyarakat Bone.
Saat dikonfirmasi ENews Indonesia, Andi Unru menjelasakan bahwa penjelasannya belum selesai tapi dipotong oleh pengunjuk rasa.
“Video beredar itu terpotong, saya sudah jelaskan kembali ke pengunjuk rasa setelah kita duduk di forum (ruang banggar),” ungkapnya saat ditemui ENews Indonesia di Wisma Tirta Kencana, Selasa (11/2/2025).
Ia menyampaikan, bahwa bahasa tersebut masih merupakan bahasa pengantar dari tanggapannya terkait aspirasi mahasiswa.
“Masalah pungli itu kan, sudah berlarut-larut, tapi belum ada tindakan. Makanya saya sampaikan, masyarakat saat ini banyak menjadi budak politik ketika memilih wakil rakyat. Dengan kata lain memilih karena dibayar hingga mengahasilkan wakil rakyat yang tidak bermutu,” urai anggota Komisi II DPRD Bone itu.
“Jadi permasalahan-permasalahan yang ada, susah diselesaikan karena anggota DPRD-nya tidak bermutu. Banyak yang bermutu untuk jadi wakil rakyat, tapi tak punya dana, karena itu, banyak masyarakat jadi budak politik,” sambungnya.
Terkait dugaan pungli tersebut, Andi Unru mengatakan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang.
“Permasalahan ini harus ditindaklanjuti, dan itu tugas kami sebagai wakil rakyat. Apa lagi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di lokasi wisata itu tidak mencapai target,” tandasnya.
#Mimienk Lee
Nb: Naskah berita ini telah dibenahi agar tak menimbulkan polemik.
