ENEWS PEMILU •• Bidang Humas (Bid Humas) Polda Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan pelatihan kehumasan dengan tema “Meningkatkan Kompetensi Humas, Sukseskan Pilkada 2024.”
Kegiatan itu berlangsung di Hotel Aflah, Mamuju pada Rabu (18/9/24) dan dihadiri oleh peserta dari perwakilan Satker Polda Sulbar dan Humas Polres se-Sulawesi Barat.
Pelatihan itu menghadirkan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulbar dengan materinya “Ancaman Cyberspace Dalam Pilkada 2024″.
Selain itu hadir pula sebagai pemateri, Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Mandar dengan materi Jurnalistik, serta Brigpol Tryono Abidin dengan materi Viralisasi.
Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Slamet Wahyudi dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelatihan tersebut adalah langkah penting untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas komunikasi publik Polri.
“Kemampuan komunikasi yang tepat sasaran, baik secara lisan, tulisan, maupun visual, sangat diperlukan. Selain itu, membangun hubungan yang harmonis dengan media massa dan publik dalam mengelola isu-isu sensitif dan kontroversial juga menjadi kunci,” tuturnya.
Ketua AMSI Sulbar, Anhar, dalam paparannya menjelaskan pentingnya memahami dunia digital atau “Cyberspace” dalam konteks Pilkada 2024. Dengan perkembangan teknologi dan ruang digital yang semakin terintegrasi, ada peluang dan ancaman yang perlu dihadapi, terutama dalam hal keamanan siber.
Anhar menekankan perlunya penguatan keamanan siber untuk mencegah serangan terhadap data pemilih atau situs resmi.
Ia juga mengingatkan akan bahaya disinformasi dan penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif.
Menurutnya, media sosial sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan hoaks dan kampanye hitam yang bisa merusak citra penyelenggaraan pemilu dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.
“Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara mengenali hoaks dan meningkatkan literasi digital guna mengurangi dampak disinformasi,” kata Anhar.
Anhar juga menyoroti masalah keamanan data pribadi pemilih. Penggunaan teknologi dalam pemilu melibatkan pengumpulan data pribadi, seperti nomor KTP, alamat, dan data sensitif lainnya. Risiko penyalahgunaan data ini untuk tujuan manipulatif, seperti pendaftaran pemilih ganda atau kampanye terselubung, menjadi ancaman nyata yang perlu diwaspadai.
“Tugas kepolisian tidak mudah, apalagi Humas menjadi pintu dalam penegakan hukum dan mencegah terjadinya kekacauan saat pemilu. Deteksi dini sangat penting untuk meminimalisir ruang provokasi dan mengenali manipulasi opini yang dilakukan melalui penggunaan bot dan akun palsu,” tegas Anhar.
Anhar menambahkan, Pilkada 2024 menghadapi tantangan nyata di dunia digital yang berpotensi mengganggu proses demokrasi yang sehat. Untuk mengurangi risiko, diperlukan langkah mitigasi seperti penguatan keamanan siber, edukasi masyarakat tentang literasi digital, dan penegakan hukum yang tegas.
“Kerja kolektif dari semua elemen seperti kepolisian, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi ancaman yang bisa mengganggu jalannya Pilkada Sulawesi Barat 2024,” pungkas Anhar. (*)
