ENEWS, MAMUJU ••》Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat mendorong pembentukan tim terpadu untuk memperketat pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul temuan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan di Polewali Mandar dan Pasangkayu.
Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Husain Mansyur, menyampaikan hal itu setelah mendampingi Gubernur Suhardi Duka dan Kepala Dinas ESDM Bujaeramy Hassan menerima audiensi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Selasa (27/10/2026).
Husain mengatakan pasokan BBM di Sulbar berdasarkan kuota dan penyaluran harian masih dalam kondisi aman dan normal.
Menurutnya, distribusi Solar dan Pertalite dari Depo Pertamina Parepare dan Donggala ke SPBU di Sulbar berlangsung setiap hari.
Ia menyebut kuota tahunan Solar dan Pertalite juga telah ditambah sebesar 25 persen untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Namun, ketersediaan pasokan dinilai perlu diimbangi pengawasan ketat agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Secara ideal, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini diwadahi oleh Tim Terpadu yang melibatkan lintas instansi dan APH,” kata Husain.
Ia mengakui pembentukan tim tersebut masih menghadapi kendala karena belum tersedianya anggaran khusus untuk operasional pengawasan. Meski demikian, koordinasi dengan Pertamina dan aparat penegak hukum terus dioptimalkan.
Pertamina Patra Niaga juga memperketat pemantauan melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV di SPBU untuk mendeteksi pola pengisian BBM yang tidak wajar.
Selain pengawasan distribusi, Pemprov Sulbar mendorong pembangunan depo BBM di kawasan industri Belang-Belang, Kabupaten Mamuju, guna memperkuat ketahanan energi daerah.
Menurut Husain, lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di kawasan industri dan didukung keberadaan Pelabuhan Belang-Belang. Namun, Pertamina belum memberikan persetujuan final dan masih akan menjadwalkan survei kelayakan lokasi.
Pemprov Sulbar berharap pengawasan lintas instansi diperkuat untuk menekan penyalahgunaan BBM bersubsidi, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan energi bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. (HW/*)
