ENEWS, MAMUJU ••》Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mendorong penguatan infrastruktur distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut. Salah satu langkah yang didorong ialah kajian pembangunan terminal BBM atau depo di Sulbar.
Dorongan itu disampaikan SDK saat bertemu jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penyebab antrean BBM sekaligus upaya memperkuat kelancaran distribusi energi di daerah.
Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, mengatakan antrean BBM tidak semata-mata dipicu persoalan pasokan, tetapi juga perubahan pola konsumsi masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut penjelasan Pertamina dalam pertemuan tersebut, pasokan BBM tidak mengalami pengurangan. Bahkan, penyaluran BBM bersubsidi disebut meningkat, tetapi tekanan permintaan bertambah akibat peralihan sebagian pengguna BBM industri ke BBM bersubsidi.
“Pasokan tidak berkurang, bahkan penyaluran BBM subsidi meningkat. Akan tetapi, terjadi peralihan sebagian pengguna BBM industri ke BBM subsidi sehingga tekanan permintaan di SPBU semakin besar,” kata Hajrul.
Ia juga menyebut dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah turut memengaruhi sektor energi serta perilaku konsumsi BBM. Kondisi ini dinilai perlu ditangani melalui penguatan tata kelola dan sistem distribusi energi, bukan sekadar mengurai antrean kendaraan.
Karena itu, SDK meminta Pertamina mengkaji secara serius kemungkinan pembangunan terminal BBM atau depo penyimpanan dan distribusi di Sulbar. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat infrastruktur energi sekaligus mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan BBM masyarakat.
“Pak Gubernur meminta Pertamina mengkaji secara serius apakah Sulawesi Barat sudah saatnya memiliki terminal BBM atau depo sendiri,” ujar Hajrul.
Ia menegaskan, penguatan jaringan distribusi diperlukan agar pelayanan energi lebih efisien dan mampu mengikuti peningkatan kebutuhan daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, Sulbar saat ini memiliki 42 SPBU, termasuk lima SPBU nelayan yang masih aktif. Meski demikian, rencana pembangunan depo masih membutuhkan kajian teknis, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasokan, serta pertimbangan operasional Pertamina sebelum diputuskan di tingkat korporasi.
SDK berharap kajian tersebut memiliki target waktu yang jelas agar pemerintah daerah memperoleh kepastian mengenai langkah yang dapat ditempuh. Pemerintah provinsi menginginkan solusi jangka panjang sehingga persoalan antrean BBM tidak terus berulang dan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari nelayan hingga pelaku usaha, tidak terganggu. (HW/*)
