ENEWS, MAMUJU ••》Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperkirakan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada 2027 berkurang sekitar Rp156 miliar. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan melalui APBD.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) mengatakan pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD secara nasional sebesar Rp735 triliun. Namun, ia menilai pengurangan transfer perlu dilihat bersama dengan program pembangunan yang dibiayai langsung pemerintah pusat.
“Bagi saya, apakah dikelola oleh provinsi atau kabupaten, yang kami inginkan adalah pembangunannya,” kata SDK di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (26/10/2026).
Menurut SDK, sejumlah program pusat tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Sulbar, di antaranya bantuan bedah rumah senilai sekitar Rp100 miliar dan program Instruksi Jalan Daerah (IJD).
Meski demikian, SDK mengakui program IJD belum berjalan sebagaimana diharapkan. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu penopang pembangunan jalan daerah melalui pembiayaan pemerintah pusat.
SDK juga mencontohkan bantuan sekitar 10 juta bibit kakao dari pemerintah pusat pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 3 juta bibit disebut telah tersedia sehingga Pemprov Sulbar tidak lagi menganggarkan pengadaan bibit kakao melalui APBD.
Ia menegaskan, perubahan sumber pembiayaan tidak menghilangkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah tetap berkewajiban memastikan program pembangunan berjalan, baik melalui APBD maupun dukungan pemerintah pusat.
Untuk program Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), SDK menyebut pembiayaan dan pengelolaan berada di pemerintah pusat, sementara daerah memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
“Kalau KDMP itu dikelola langsung oleh pusat. Bahkan gaji manajemennya ditanggung oleh pusat, modalnya juga oleh pusat,” ujarnya.
Namun, berkurangnya TKD tetap menjadi tantangan bagi kemampuan Pemprov Sulbar membiayai kebutuhan pembangunan melalui anggaran daerah. Ketergantungan pada program pusat juga menuntut koordinasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
SDK menggambarkan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah provinsi dengan pernyataan tegas, “APBD sudah tidak ada, tinggal gaji pegawai saja.” (HW/*)
