ENEWS, BONE ••》Transparansi pengelolaan anggaran dan kebijakan kampus menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa IAIN Bone. Dalam aksi demonstrasi, Senin (10/8/2026), mahasiswa mendesak pihak kampus membuka data terkait sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada mahasiswa.
Salah satu persoalan yang disorot ialah pengadaan dan distribusi almamater.
Aliansi menyebut anggaran pengadaan almamater telah dialokasikan, namun masih terdapat mahasiswa yang belum menerima almamater. Bahkan, sebagian mahasiswa disebut baru mendapatkannya ketika semester hampir berakhir.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai jumlah anggaran, jumlah almamater yang direncanakan, realisasi pengadaan, hingga distribusinya.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa IAIN Bone, Fharel, menegaskan mahasiswa tidak ingin membuat kesimpulan tanpa data.
“Kalau almamater sudah dianggarkan, pertanyaan kami sederhana: anggarannya berapa, pengadaannya bagaimana, barangnya berapa, dan sudah dibagikan kepada siapa saja? Kalau memang ada penundaan, apa penyebabnya?” Kata Fharel.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar keterlambatan menerima atribut kampus. Mahasiswa ingin memastikan anggaran yang diperuntukkan bagi mereka benar-benar direalisasikan sesuai perencanaan.
Selain almamater, Aliansi meminta keterbukaan mengenai pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Mahasiswa mempertanyakan dasar penetapan kelompok UKT, termasuk informasi mengenai mahasiswa yang masuk kelompok UKT I.
Aliansi meminta kampus membuka mekanisme pengolahan dan verifikasi data ekonomi mahasiswa yang menjadi dasar penetapan UKT.
“Kalau memang tidak ada mahasiswa yang ditempatkan pada golongan I, tunjukkan datanya. Jelaskan bagaimana data itu diolah dan diverifikasi,” ujar Jenderal Lapangan Aliansi, Rian Ade Saputra.
Proses penetapan penerima KIP Kuliah turut dipersoalkan. Mahasiswa meminta penjelasan mengenai mekanisme survei, verifikasi kondisi ekonomi, hingga evaluasi penerima bantuan.
“Kami tidak sedang menghakimi penerima KIP. Yang kami pertanyakan adalah sistemnya. Bagaimana surveinya, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana kampus memastikan penerimanya tepat sasaran?” Tanya Rian.
Aliansi juga meminta data terkait kerja sama IAIN Bone dengan mitra, terutama kontribusi kerja sama tersebut terhadap pendapatan kampus dan penggunaan dana yang dihasilkan.
“Kalau ada kerja sama dengan mitra yang menghasilkan pendapatan bagi kampus, berapa hasilnya, masuk melalui mekanisme apa, dan digunakan untuk apa?” ujarnya.
Mahasiswa turut mendesak transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk mengetahui perencanaan, prioritas, serta penggunaan anggaran kampus.
Koordinator Lapangan Fharel menilai pertanyaan mahasiswa seharusnya dapat dijawab melalui data, bukan sekadar prosedur administratif.
“Kami tidak ingin curiga. Karena itulah kami meminta data. Kalau semuanya sesuai aturan, buka datanya dan jelaskan mekanismenya,” tegasnya.
Aliansi menilai tuntutan tersebut bukan untuk menyerang personal maupun pihak tertentu, melainkan mempertanyakan sistem, kebijakan, dan akuntabilitas pengelolaan institusi.
Aliansi memastikan tuntutan transparansi tidak berhenti pada aksi 10 Agustus. Mereka menyatakan akan melanjutkan aksi apabila tidak memperoleh jawaban substantif dan data yang diminta.
Bagi mahasiswa, persoalan almamater menjadi salah satu pertanyaan paling konkret:
Jika pengadaannya sudah dianggarkan, mengapa masih ada mahasiswa yang belum menerima?
Aliansi meminta kampus menjawabnya dengan data: berapa anggarannya, bagaimana pengadaannya, berapa yang terealisasi, dan kepada siapa saja almamater telah didistribusikan.
“Kami tidak datang membawa kesimpulan. Kami datang membawa pertanyaan. Dan kami akan terus meminta jawaban sampai pertanyaan itu dijawab dengan data,” tegas Aliansi.
(Jurnalis: Try Ardiansyah)
