BEM Unismuh Makassar Kritik Ketimpangan Pendidikan dan Anggaran MBG

Presiden Mahasiswa BEM Unismuh Makassar, Andi Rama Ramadhan.

ENEWS, MAKASSAR ••》Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (Uniismuh) Makassar menyoroti kondisi pendidikan nasional yang dinilai masih belum adil dan merata, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG.

Presiden Mahasiswa BEM Unismuh Makassar, Andi Rama Ramadhan, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

banner 728x250

Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pelajar dan mahasiswa, khususnya dari kalangan ekonomi tidak mampu, yang kesulitan mengakses pendidikan akibat tingginya biaya, seperti uang pangkal, UKT, dan biaya penunjang lainnya.

Menurut BEM Unismuh Makassar, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial justru berubah menjadi beban bagi masyarakat kurang mampu.

Selain persoalan biaya, BEM Unismuh Makassar juga menyoroti minimnya transparansi dan akuntabilitas anggaran MBG.

Ketidakjelasan pengelolaan dan penyaluran anggaran tersebut dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

“Tanpa keterbukaan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, program pendidikan hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata,” tegas Andi Rama Ramadhan, Rabu (4/2/2026)

Atas dasar itu, BEM Unismuh Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah menjamin pendidikan yang terjangkau dan merata tanpa diskriminasi ekonomi, menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran MBG, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan nasional yang dinilai belum berpihak pada pelajar dan mahasiswa kurang mampu.

BEM Unismuh Makassar juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal kebijakan pendidikan di Indonesia agar lebih adil dan berpihak kepada rakyat.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar janji,” tutup Andi Rama Ramadhan. (Red)





Tinggalkan Balasan