Enews, Sinjai – Kepala Desa (Kades) Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Waris mengaku merasa bingung karena sejumlah warga khususnya balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di desanya belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Padahal, kelompok tersebut merupakan salah satu sasaran utama yang membutuhkan asupan gizi untuk menjaga kesehatan ibu dan mendukung tumbuh kembang janin serta anak-anak.
Kondisi ini telah disampaikan ke kantor kecamatan, bahkan data warga yang berhak menerima bantuan juga telah diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebagai pihak terkait yang menangani program makanan bergizi tersebut.
“Warga kami khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita belum mendapatkan makanan bergizi, padahal data sudah dimasukkan. Totalnya kurang lebih 150 orang,” ujarnya saat menggelar rembuk stunting dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2027 pada Selasa (21/7/2026).
Menurut Waris, hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena program MBG sepatutnya menyentuh seluruh kelompok sasaran yang membutuhkan. Namun, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di desa nya justru belum terlayani.
“Kami juga bingung, ada warga kami yang sedang hamil tetapi belum mendapatkan MBG. Kami berharap ada kejelasan dan evaluasi terkait pendataan penerima manfaat, karena hingga saat ini kami belum tahu dapur Satuan Pemberian Pangan Gizi (SPPG) mana yang menyiapkan makanan untuk warga kami,” bebernya.
Pemerintah Desa Saukang berharap persoalan ini segera mendapat perhatian dari pihak terkait agar program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan menjangkau seluruh kelompok sasaran.
Apalagi, katanya, di beberapa desa sekitarnya, penerima manfaat MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sudah tersalurkan dengan baik.
“Program makan bergizi jangan hanya sekadar hadir di atas kertas. Jika ibu hamil sebagai kelompok rentan masih belum tersentuh, maka perlu dipertanyakan kembali efektivitas pendataan dan pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya. (Asrianto)
