ENEWS, WAJO ••》Sejumlah warga Kabupaten Wajo mendesak DPRD Wajo mengungkap identitas perusahaan yang diduga mendominasi perolehan proyek pemerintah dalam kurun 2020–2026.
Desakan itu muncul setelah beredar informasi bahwa satu perusahaan berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) disebut memperoleh 104 paket pekerjaan, sementara satu Perseroan Terbatas (PT) mendapatkan 24 paket proyek pada periode yang sama.
Warga menilai informasi tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi proyek pemerintah dan mengurangi kesempatan pelaku usaha lain mengikuti pengadaan barang dan jasa.
“Jika benar ada satu CV yang mendapatkan 104 paket pekerjaan dan satu PT memperoleh 24 paket proyek dalam kurun enam tahun, maka perlu ada penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme dan dasar penetapan pemenang tender tersebut,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Sabtu (4/7/2026).
Masyarakat meminta DPRD Wajo, khususnya Komisi III yang membidangi pengawasan pembangunan, segera menelusuri data tersebut.
Mereka juga mendesak DPRD memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk memberikan penjelasan mengenai proses pengadaan proyek selama 2020–2026.
Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, saat dikonfirmasi ENews Indonesia, mengarahkan konfirmasi kepada Komisi III.
“Hubungi meki” Ketua Komisi III yang jadi mitra, dinda,” tulis Firmansyah melalui pesan singkat.
Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki, mengatakan pihaknya selama ini terus mengingatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Setiap rapat kami selalu tekankan agar pihak ULP bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menjunjung tinggi regulasi,” katanya.
Menanggapi informasi mengenai 128 paket proyek yang disebut dimenangkan oleh dua perusahaan tersebut, Andi Bayuni memastikan akan meminta penjelasan kepada ULP dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Hari Senin kami ada agenda rapat dengan ULP. Nanti saya pertanyakan terkait proyek tersebut,” ujarnya.
(Andi Ikbal)
