ENEWS, POLMAN ••》Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di bawah kepemimpinan H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar (Assami) mengklaim telah menuntaskan utang pemerintah daerah sekitar Rp144 miliar.
Utang tersebut merupakan kewajiban Pemkab Polman kepada pihak ketiga yang tercatat sejak tahun anggaran 2020 hingga 2024.
Kepala Bidang Anggaran Pemkab Polman, Miftah Farid, mengatakan seluruh kewajiban tersebut akan diselesaikan melalui penganggaran dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
“Insya Allah di perubahan 2026 ini, utang-utang pihak ketiga sudah dilunasi, termasuk retensi,” kata Miftah saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, penyelesaian utang menjadi bagian dari langkah Pemkab Polman menata kembali kondisi keuangan daerah. Dengan pelunasan tersebut, kewajiban dari sejumlah tahun anggaran sebelumnya tidak lagi menjadi beban pemerintah daerah.
Penyelesaian utang sekitar Rp144 miliar itu dilakukan dalam masa sekitar satu tahun sejak pemerintahan Samsul Mahmud-Andi Nursami Masdar mulai berjalan pada 2025.
Sejak awal kepemimpinan, pemerintah daerah melakukan efisiensi pengelolaan anggaran sebagai bagian dari strategi menjaga kemampuan fiskal sekaligus memenuhi kewajiban yang tertunda.
Bagi pihak ketiga, penyelesaian utang tersebut memberikan kepastian atas kewajiban pemerintah yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan.
Selain menyelesaikan utang, Pemkab Polman juga disebut mampu menjaga pembayaran belanja pegawai pada 2025.
“Pada 2025, dari enam kabupaten di Sulbar, hanya dua daerah yang mampu membayarkan gaji pegawai PPPK penuh waktu, yakni Pemkab Polman dan Pemkab Mamuju Tengah,” jelas Miftah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan upaya Pemkab Polman menjaga kemampuan keuangan daerah sekaligus memenuhi hak pegawai.
Dengan selesainya kewajiban sekitar Rp144 miliar, pemerintah daerah kini dituntut menjaga kesehatan fiskal dan mengarahkan anggaran untuk pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(Hasbi Waluyo)
