ENEWSINDONESIA.COM, Bone – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi selatan menggelar lanjutan Rapat Gabungan Komisi dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD Bone, Watampone, Sulawesi selatan, Senin (18/4).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan dihadiri semua komisi.
Ketua Komisi 1 Sapullah Latif Manyala menyatakan bahwa masih banyaknya jabatan – jabatan lowong baik itu eselon 2, eselon 3, dan eselon 4.
“Bahkan ada kecamatan itu sudah 6 tahun pak, lowong kepala seksinya. Ini merugikan ASN pak ketua karena tunjangannya tidak didapat,” ungkap Saipullah.
Dia berharap mudah-mudahan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai anggaran yang tidak terpakai.
“Banyaknya jabatan – jabatan seperti contohnya Camat Bengo. Masyarakat di sana pak ketua, sudah jenuh walaupun mungkin pemerintahnya bagus. Sejak periode pertamanya Tafaddal (Bupati Bone Andi Fahsar Padjalangi), dia menjadi camat dan sampai hari ini tidak pernah dimutasi, stagnan disitu,” tambah Saifullah.
Saifullah melanjutkan bahwa banyak Sekertaris Camat (Sekcam) yang sudah puluhan tahun menjabat, justru orang yang tidak pernah dipromosikan, malah itu yang menjadi camat.
“Ini kan terkait kinerja pemerintahan yang kami anggap bahwa ada kesan pemerintah ini, siapa yang disenangi, yah itu yang menjadi kesukaan,” lanjutnya.
Sementara itu, Fahri Rusli anggota Komisi 1 menambahkan mengenai jabatan lowong tersebut, memberikan dampak yang cukup besar terutama di bagian hukum.
“Bagian hukum ini, kurang lebih satu tahun menjadi PLT. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Apakah sumber daya ASN kita di Bone ini sudah tidak memenuhi atau seperti apa?” Ujar Fahri.
Fahri mengungkapkan bahwa bagian hukum yang membuat Peraturan Daerah (Perda) tidak dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup).
“Ini menjadi catatan buruk buat Kabupaten Bone, ketika di 2022 ini, sudah ada 5 tahun ini ada Perda tanpa Perbup,” ucap Fahri.
“Untuk apa kita memberikan LKPJ kalau tidak memberikan dampak apa-apa terhadap daerahnya,” katanya.
