ENews, Bone •• Beredar percakapan pesan instan Whatsapp yang memperlihatkan oknum dosen dari Universitas Muhammadiyah (Unim) Bone yang melarang mahasiswanya untuk terlibat dalam organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tertentu.
Dalam tangkapan layar percakapan tersebut tertulis,
“Bismillah, adik mahasiswa penting untuk mengetahui bahwa kegiatan organisasi ekstra yg boleh diikuti hanya yg resmi dan diakui di tingkat universitas, sebagaimana yg telah disaksikan selama pkkmb kemarin.
Maka dari itu, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan” lain yg tdk resmi dn tdk diakui dlm ruang lingkup universitas.
Jika terdapat bukti keterlibatan organisasi ekstra yg mengatasnamakan bagian dari instansi fakultas pertanian dan peternakan unim bone (padahal nyatanya tidak diakui) dan mahasiswa ada yg ikut dlm kegiatan tersebut, maka konsekuensinya adlh berupa sanksi baik secara administratif maupun normatif dari program studi/universitas.
Terima kasih.”
Perlakuan oknum dosen ini mendapat sorotan tajam, mengingat kebebasan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ormawa merupakan salah satu hak yang dijamin dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
Banyak pihak menilai bahwa kebijakan semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan akademik.
Hal tersebut pun menuai protes dari sejumlah mahasiswa yang aktif di beberapa organisasi di Kabupaten Bone.
Salah seorang aktivis Bone, Angga menegaskan bahwa larangan semacam itu sangat merugikan iklim akademik.
“Kampus adalah ruang pembelajaran, bukan tempat pembatasan. Tindakan melarang atau menakut-nakuti mahasiswa agar tidak bergabung dengan ormawa tertentu sangat berbahaya bagi iklim akademik,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Ia menambahkan, bahwa kebebasan mahasiswa dalam berorganisasi merupakan bagian dari hak dasar yang harus dihormati.
“Kami mahasiswa dari luar kampus Unim pun merasa perlu bersuara, karena kalau praktik seperti ini dibiarkan, bisa saja menular ke kampus-kampus lain. Ini bukan hanya masalah internal satu kampus saja, tapi menyangkut hak dasar seluruh mahasiswa,” tegasnya.
Sementara, Ahmad Zailan yang merupakan salah seorang dosen di Unim Bone mengaku menulis imbauan tersebut dikonfirmasi terpisah menjelaskan, dalam status dan pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah, memang ada pembatasan aktivitas organisasi kemahasiswaan tertentu yang diatur dan disepakati, namun bukan berarti menutup eksistensi semua ormawa yang ada.
Menurutnya, imbauan tersebut tidak mungkin tanpa dasar, semua peraturan universitas dibuat dengan kajian mendalam dan memenuhi unsur kebutuhan yang kontekstual dan komprehensif.
“Dalam percakapan yang beredar sebenarnya adalah dialog panjang dengan beberapa mahasiswa di dalam grup. Kami berdialog secara terbuka mengenai peraturan kampus, tidak ada larangan dan pembatasan untuk aktif di organisasi manapun,” terangnya kepada ENews Indonesia, Senin (8/9).
“Sekedar menekankan peraturan baku Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tidak mengakui eksistensi ormawa tertentu dalam ruang lingkup PT Muhammadiyah di Kabupaten Bone dan beberapa perguruan tinggi di Sulsel dan memang hal ini benar adanya tidak bisa dipungkiri kebenaran tersebut,” sambungnya.
Menurut Ahmad, seluruh PT Muhammadiyah aturan dasarnya jelas perihal ormawa, dan prestasi serta kompetisi di berbagai level justru dihidupkan dengan sistem dan peraturan yang selama ini dujaga di perguruan tinggi.
Justru kata Ahmad, di PT Muhammadiyah, mengakomodir ormawa-ormawa yang memiliki rekam jejak positif dalam kajian intelektual dan prestasi seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), didukung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), HIMA Program Studi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
“Oknum yang menyebarkan chat saya secara pribadi dan menampilkan pribadi saya, justru menandakan bahwa mereka tidak intelek sebagai mahasiswa, saya maafkan karena sudah dihapus akan tetapi mahasiswa apalagi mengaku aktivis baiknya banyak-banyak kajian biar tidak asal-asalan copot screenshoot dan memviralkan,” tandasnya. (Redaksi)
