BONE, ENEWS •• Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dianggap kurang transparan dan responsif dalam menanggapi aspirasi masyarakat, terutama terkait masalah penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan).
Aksi demonstrasi yang diadakan oleh PMII Cabang Bone di Kantor Bupati Bone pada hari Jumat, 24 Oktober, merupakan wujud kepedulian terhadap keadilan dan keterbukaan informasi publik.
Para demonstran menyoroti adanya indikasi penyaluran Alsintan yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya mengutamakan kepentingan petani kecil.
Namun, aksi tersebut justru menimbulkan kekecewaan karena perwakilan Pemerintah Daerah tidak bersedia menemui para demonstran.
Selain itu, PMII Bone menduga adanya upaya untuk menyembunyikan data penerima Alsintan yang sebelumnya telah diminta untuk diperiksa secara terbuka.
Ketua Cabang PMII Bone, Zulkifli, menyatakan bahwa tindakan tersebut menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami datang dengan harapan untuk berdiskusi dan niat baik untuk mendapatkan klarifikasi, bukan untuk memusuhi pemerintah. Namun, sangat disesalkan bahwa Pemda justru menutup ruang komunikasi dan menolak untuk membuka data yang seharusnya dapat diakses oleh publik,” katanya.
Situasi di lapangan sempat memanas ketika para demonstran merasa seolah-olah sengaja dihadapkan dengan aparat keamanan. PMII Bone menilai bahwa kondisi ini tidak mencerminkan suasana demokratis yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak.
“Kami tidak ingin gerakan mahasiswa dianggap sebagai ancaman. Apa yang kami lakukan adalah bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan,” tambahnya.
PMII Cabang Bone menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan melalui cara-cara yang konstitusional, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya petani di Kabupaten Bone.
Organisasi ini berharap agar Pemerintah Daerah membuka ruang dialog yang lebih inklusif di masa depan, demi terwujudnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Jurnalis: Zhera Syarnia
