ENEWSINDONESIA.COM, MAMUJU – Dalam rangka membangun komunikasi, penyamaan persepsi serta sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi tingkat provinsi di Ballroom Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/7/2021).
Rapat koordinasi yang diadakan pada tanggal 5 – 8 Juli ini membahas penguatan strategi percepatan penyaluran Dana Desa dan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021.
Acara dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris. Dalam sambutannya, Idris menyampaikan pentingnya sinergi dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung kemajuan daerah Sulawesi Barat.
Acara dilanjutkan dengan diskusi panel oleh dua narasumber, yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat Imik Eko Putro. Keduanya menyampaikan materi secara daring di depan peserta Rakoor.
Hasoloan Manalu dalam paparannya menyampaikan hasil pengawasan dan fraud risk assessment Dana Desa menyampaikan ada beberapa permasalahan umum pengawasan Dana Desa yang ditemukan di lapangan dan penjelasan mengenai penilaian risiko fraud dalam pengelolaan Dana Desa.
“Dengan adanya fraud risk assessment ini diharapkan pengelolaan keuangan di desa lebih akuntabel dan terhindar dari adanya fraud,” ungkapnya.
Adapun Imik Eko menyampaikan materi mengenai strategi percepatan penyaluran Dana Desa tahun 2021. Mulai dari penjelasan mekanisme penyaluran Dana Desa, realisasi Dana Desa dan BLT.
“Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran, dan stategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten, Badan Keuangan Kabupaten dan KPPN sendiri percepatan penyaluran Dana Desa,” tutup Imik Eko. (*)
