ENews, Polman •• Setelah pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar, dr. Andi Emy Purnama mundur dari jabatannya, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar menggantinya sebagai Plt Direktur RSUD Polman.
Jabatan yang diemban Andi Ibrahim Masdar sebagai Plt RSUD Polman sangat tentunya menarik perhayian publik.
Salah seorang pemuda asal Kecamatan Campalagian, Hasbi Rukman menilai langkah yang diambil oleh Bupati Polman untuk mengambil alih jabatan Plt sangat keliru karena tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan.
“Kami menginginkan di tubuh pemerintahan Polman tak ingin ada kesan krisis kepercayaan apalagi sampai pada kesan krisis sumber daya manusia (SDM) di litaq malaqbi ini,” ujarnya kepada ENews Indonesia, Sabtu (25/7/2020).
Menurutnya, jika kekosongan jabatan diisi oleh bupati, tentunya akan sangat keliru dan menuai perhatian di tengah masyarakat. Jika menelaah Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 maka sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh seorang bupati.
Karena pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa, “Jika Pejabat Pemerintahan berhalangan dalam melaksanakan tugas maka atasan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi syarat sebagai pelaksana.”
Soni Sumarsono, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia juga pernah menyampaikan bahwa tidak boleh seorang kepala daerah menunjuk dirinya sebagai pejabat dalam struktur Aparat Sipil Negara (ASN).
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majene ini juga menuturkan, mestinya mekanisme di atas yang dijadikan rujukan oleh Bupati Polman dalam mengambil kebijakan.
“Jangan seenaknya memimpin pemerintahan, karena seorang Bupati itu tidak semestinya dapat mengisi semua jabatan yang ada di struktur pemerintahan,” tegasnya.
“Saya berharap kepada Bupati Polman agar kebijakan yang di ambilnya dapat ditinjau kembali serta memikirkan dengan baik, karena jika kemudian itu di lakukan, ini akan membentuk stigma kepada masyarakat bahwasanya Polman sudah krisis sumber daya manusia (SDM),” lanjutnya.
Mestinya kata Hasbu, Bupati Polman harus menunjuk pelaksana tugas direktur yang sudah berpengalaman dari kalangan kesehatan dan memiliki pendidikan kesehatan yang tidak diragukan.
“Di Polman ini banyak dokter senior yang bisa diberikan mandat jika Bupati Polman membuka ruang komunikasi mengenai persoalan penggantian Plt Rumah Sakit,” tandasnya. (Hasbi Waluyo)
