ENEWS POLMAN •• Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Bung Baraq .berharap agar pembahasan pengawasan tentang retail modern oleh Pemda Polman tidak hanya sekadar menjadi wacana publik untuk menutupi persoalan yang ada di Polman.
Bung Baraq menyoroti terkait lemahnya pengawasan dan penegakan Perbub dan Perda di Polman, terutama terkait perubahan fungsi bangunan dari ruko menjadi retail modern tanpa izin yang sesuai.
“Soal perizinan Online Single Submission (OSS) memang mudah diakses, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ada kewajiban untuk memenuhi persyaratan sesuai ruang lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI),” ujarnya kepada media, Rabu (12/3/2025).
GMNI meminta Pemda Polman bertindak tegas dalam menertibkan retail modern yang melanggar aturan.
“Keputusan untuk menutup retail yang tidak sesuai peraturan untuk disanksi tegas agar tidak semakin menjamur dan merugikan pedagang kecil,” tambahnya.
Andaikan masyarakat punya tupoksi untuk menutup retail moderen yang tidak memenuhi kewajiban perizinan termaksud yang melanggar Perda dan Perbup, maka pihaknya bisa menyelesaikan itu dengan menutup retail dalam hitungan menit bahkan detik.
“Kami menunggu terkait rencana Pemda Polman akan menutup ritel moderen yang tidak memenuhi kewajiban perizinan, melanggar Perda, dan Perbup setelah mereka menyelenggarakan rapat beberapa hari yang lalu,” ucap Baraq.
“Jika tidak ada tindakan tegasyang dilakukan oleh Pemda maka kami menganggap rapat itu hanya seremonial yang hanya membuang buang waktu dan anggaran komsumsi,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Kabupaten Polman, H. Samsul Mahmud menggelar rapat terkait pengendalian perizinan dan pembangunan toko swalayan atau retail modern di wilayah Polman, Senin (10/3/2025).
“Pemerintah Kabupaten Polman berharap dapat mengendalikan pertumbuhan retail modern secara lebih terukur, serta memastikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan pelaku usaha kecil di daerah,” kata Bupati Polman.
Jurnalis: Hasbi Waluyo
