ENEWS, POLMAN ••》 DPRD Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di ruang Paripurna DPRD, Selasa, 31 Maret 2026.
Laporan itu disampaikan oleh Wakil Bupati Andi Nursami Masdar di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Dalam paparannya, Andi Nursami menekankan capaian indikator makro ekonomi daerah yang dinilai menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Salah satu yang disorot adalah peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang melampaui target.
Target PDRB per kapita tahun 2025 sebesar Rp38,01 juta tercapai Rp38,06 juta atau 100,13 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp35,45 juta, menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di daerah tersebut.
Namun, di sektor infrastruktur, capaian belum sepenuhnya memenuhi target. Indeks infrastruktur tercatat 68,08 poin atau 94,97 persen dari target, yang menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pemerataan pembangunan fisik.
Indikator lain, yakni indeks desa, mencatat nilai 72,37 poin atau 97,61 persen dari target. Capaian ini menjadi dasar penting dalam memetakan status perkembangan desa sekaligus arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan.
Sementara itu, indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan signifikan. Dari 68,36 poin pada 2024, naik menjadi 78,20 poin pada 2025. Peningkatan ini dipengaruhi perbaikan kualitas air, udara, dan lahan.
Ketua DPRD Fahry Fadly mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah daerah tidak abai terhadap sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Fahry dalam rapat tersebut.
DPRD menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu diperkuat agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Forum paripurna ini juga menjadi bagian dari mekanisme evaluasi atas kinerja pemerintah daerah.
Rapat berlangsung lancar dan menjadi ruang akuntabilitas publik bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan capaian sekaligus tantangan pembangunan ke depan. (Hasbi Waluyo)
