ENEWS, BONE •• Setelah aksi damai bertajuk “Koreksi Kabupaten Bone” yang diadakan pada Selasa, 28 Oktober 2025, yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone menegaskan tindak lanjut melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Kabupaten Bone.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen HMI untuk mengawal isu-isu strategis daerah yang sebelumnya telah disuarakan dalam aksi.
Tujuannya adalah agar setiap persoalan yang dikritisi dapat ditindaklanjuti dalam ruang kebijakan publik secara terbuka dan transparan.
Dalam RDPU tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait langsung dengan daftar tuntutan HMI Cabang Bone akan dihadirkan. Ini termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Perpusda).
Selain itu, Polres Bone juga akan diundang sebagai Aparat Penegak Hukum (APH), mengingat sebagian tuntutan HMI Cabang Bone mencakup aspek penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Sekretaris Umum HMI Cabang Bone, Muhammad Aslam, menyatakan bahwa RDPU ini membuktikan bahwa HMI tidak hanya bergerak dalam aksi demonstrasi, tetapi juga melalui jalur kelembagaan.
“Aksi kemarin bukan hanya sekadar momentum, melainkan awal dari upaya korektif. Kami tidak berhenti di sini, karena perjuangan sesungguhnya adalah memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam kebijakan. RDPU ini akan menjadi ajang pembuktian apakah pemerintah daerah benar-benar terbuka terhadap kritik,” ujar Aslam, Senin 10 November 2025.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Polres Bone dalam RDPU sangat penting agar aspek hukum tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar ditegakkan.
“Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum dan integritas pemerintahan di Bone bukan sekadar narasi, tetapi terwujud dalam tindakan nyata. Kehadiran Polres Bone diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas isu-isu yang kami angkat,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Lapangan aksi, Muh. Asmar Hidayat. Dirinya menegaskan bahwa aksi “Koreksi Kabupaten Bone” adalah wujud kepedulian moral mahasiswa terhadap arah pemerintahan daerah.
“Kami turun ke jalan pada 28 Oktober bukan untuk mencari konfrontasi, melainkan untuk meningkatkan kesadaran publik akan berbagai masalah dalam pemerintahan daerah yang perlu dikoreksi bersama,” tegas Asmar.
Ia juga menyoroti kekecewaan atas ketidakhadiran anggota DPRD Bone saat aksi berlangsung.
“Kami kecewa karena tidak ada anggota dewan yang hadir menerima aspirasi kami. Namun, kami tetap berpegang pada etika perjuangan intelektual, yaitu menindaklanjuti melalui jalur kelembagaan, melalui RDPU. Ini membuktikan bahwa HMI tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga berupaya membangun solusi.”
Asmar juga menegaskan bahwa jika RDPU tidak menghasilkan kesepakatan antara DPRD, OPD, Polres Bone, dan HMI, maka HMI akan kembali menggelar demonstrasi lanjutan.
“Kami membuka ruang dialog yang terbuka dan beretika. Namun, jika ruang itu tertutup, jalanan akan kembali menjadi wadah bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat.”
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Bone, Arfah Ramli, menegaskan bahwa setiap langkah perjuangan HMI didasari oleh kajian dan arah kebijakan yang jelas.
“Sebagai Bidang PTKP, kami memastikan bahwa setiap isu yang diangkat didukung oleh kajian yang mendalam. RDPU ini menjadi momentum strategis untuk menguji sejauh mana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mampu membuka ruang dialog yang substantif, bukan sekadar simbolis,” ungkap Arfah.
Ia menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal hasil RDPU hingga ada tindak lanjut nyata dari pihak eksekutif maupun legislatif.
“Koreksi Kabupaten Bone bukan hanya agenda sesaat, melainkan gerakan korektif jangka panjang. Jika dialog tidak menghasilkan keadilan dan keterbukaan, kami siap mengambil tindakan tegas sesuai dengan nilai-nilai perjuangan HMI.”
Melalui gerakan “Koreksi Kabupaten Bone,” HMI Cabang Bone mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama membuka ruang evaluasi publik.
“Kami datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan. Koreksi ini adalah wujud cinta kami terhadap Bone.”
Jurnalis: Try Ardiansyah
