ENEWSINDONESIA.COM, Taliabu – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Taliabu sesalkan kinerja DPRD Taliabu, Maluku Utara.
Hal ini sebagaimana disampaikan Dedi Idu, Sekretaris DPC pada selasa, 12 juli 2022 dini hari. Ia mengatakan, Perwakilan Rakyat di Kabupaten Pulau Taliabu telah kehilangan nurani.
“DPR kita ini tidak saja kehilangan tanduk, tapi juga telinga,” sentilnya.
Menurut Dedi, sebagai wakil rakyat, DPRD Pulau Taliabu harusnya mengawal setiap keluhan masyarakat terhadap lambatnya pembangunan dan berbagai persoalan yang mengkerdilkan masyarakat. Namun hingga saat ini, DPRD di Pulau Taliabu tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Dedi melanjutkan, fungsi legislasi sampai saat ini tidak jelas, masyarakat tidak pernah tahu kalau ada produk Perda yang telah dihasilkannya. Apalagi soal pengawasan, baginya, penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dibawah kepemimpinan Bupati Aliong Mus selama 2 periode penuh dengan kepalsuan.
“Pembangunan infrastruktur yang nihil, kalaupun ada, ujung-ujungnya mangkrak atau jadi temuan BPK. Kemudian lemahnya pelayanan dan fasilitas publik, belum lagi masalah anggaran yang tidak jelas alokasi apalagi bicara realisasinya. Yang jelas terjadi penyalahgunaan anggaran besar-besaran dilakukan oleh eksekutif. Saking brutalnya, ada pencairan dana tanpa SP2D dengan angka puluhan miliar,” ujar Dedi.
Lebih jauh lagi, Sekretaris GPM itu membeberkan, sejauh ini, anggota DPRD hanya sibuk dengan urusan pribadi masing-masing, hal ini dapat dilihat dari tingkat ke aktifan sejumlah anggota di dalam parlemen dengan berbulan – bulan di luar daerah. Kondisi demikian menjadi gambaran, jika DPRD Pulau Taliabu hanya bagian pelengkap problematika dan penderitaan rakyat.
“Pertanyaannya, dimana mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat? Oh, ternyata mereka lagi sibuk dengan urusan masing-masing, sampai lupa berkantor selama berbulan-bulan. Mereka bersuara kecuali untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Begitu banyak kebijakan selesai dengan kompromi-kompromi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sehingga DPRD yang ada hanyalah pelengkap dari penderitaan rakyat,” kesalnya.
Dedi menyebut bahwa lembaga legislatif saat ini yang dipimpin oleh adik dari bupati sendiri seperti “membebek” terhadap hasrat eksekutif. Fungsi dan peran DPRD sebagai Perwakilan Rakyat Daerah lebih banyak dikesampingkan kecuali sekedar mengikuti kehendak bupati.
“Masyarakat Taliabu sudah cukup menderita atas kondisi daerah yang tidak pernah bangkit dari ketertinggalan. Sudah seharusnya para anggota DPRD mendengar setiap jeritan masyarakat, serta bersikap sebagaimana banteng yang berani menanduk siapapun yang telah mengkebiri hak-hak rakyat, sebab anda representatif masyarakat di dalam pemerintahan saat ini,” tutup Dedi Idu.
Jurnalis: Deni Rasimu
