ENEWSINDONESIA.COM, TAKALAR – Pendidikan adalah hal yang fundamental bagi sumber daya manusia sehingga selaras dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (hardiknas) Selasa 2 Mei 2023, Pengurus Besar (PB) Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (hipermata) menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. diantaranya, di kantor Dinas Pendidikan, kantor Pemda Takalar dan di kantor DPRD Kabupaten Takalar.
Adapun tuntutan yang disuarakan oleh Hipermata dalam aksi tersebut diantaranya;
– Transparansi anggaran pendidikan;
– Tuntaskan pembangunan asrama dan beasiswa penyelesaian studi;
– Stop eksploitasi anggaran pendidikan dan reformasi birokrasi.
“Kami menganggap banyaknya anggaran pendidikan yang seharusnya di peruntukkan untuk pendidikan malah didistribusikan kepada program-program yang lain. Sehingga merembes kepada pengembangan SDM pada aspek pendidikan tidak signifikan meningkat,” kata Uddin selaku Jendral Lapangan (jendlap) dalam orasinya.
Lebih lanjut Uddin menyampaikan, di sisi lain baik tenaga pengajar banyak dimutasi harus sesuai dengan fungsi dan tufoksinya agar balance dan tercipta the right mean on the right place.
Sementara, ketua umun PB Hipermata, Muhammad Nasrum mengatakan bahwa pada momentum Hardiknas ini pendidikan di Kabupaten Takalar masih sangat miris baik terkait fasilitas maupun sumber daya yang ada itu kurang.
“Sehingga indeks pembangunan manusia pada aspek pendidikan di Takalar masih sangat rendah dibanding kabupaten yang lain di Sulsel. Baik terkait asrama yang sampai pada hari ini teman-teman lakukan itu kemudian belum juga ditinggali oleh teman-teman mahasiswa Takalar,” katanya.
“Belum lagi beasiswa penyelesaian yang hilang entah kemana,” sambungnya.
Sekjend PB Hipermata, Taufik menegaskan kepada Kadis Pendidikan agar peruntukan anggaran harus sesuai dan berdampak langsung untuk pendidikan yang mampu mendobrak indeks pendidikan.
Melihat indeks pendidikan di Kabupaten Takalar berada di urutan ke 22 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan.
“Terkhusus lagi alokasi-alokasi dana yang outputnya tidak jelas, dan dana DAK yang masih belum tuntas sampai sekarang,” ucap Taufik.
“Kami menganggap pertemuan dengan Kadis Pendidikan dengan jawaban yang ngawur dan tidak jelas kepada massa aksi yang belum tuntas sehingga harus dilanjutkan kepada pihak yang berwenang,” tambahnya.
(Reskiawan)
