ENEWSINDONESIA.COM, Bone – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi selatan menggelar lanjutan rapat gabungan komisi dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021 di Ruang rapat Paripurna DPRD Bone, Watampone, Sulawesi selatan, Senin (18/4).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan dihadiri semua komisi.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bone, H Arifuddin menerangkan beberapa masalah berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja Komisi III yang pertama adalah Dinas Perhubungan mengenai target PAD.
“Sebenarnya PAD kita, bisa lebih ditingkatkan namun tidak bisa kita capai karena pengelolaannya disinyalir banyak penyimpangan, utamanya dalam hal pemungutan retribusi parkir,” ungkap Arifuddin.
Arifuddin menambahkan, berdasarkan analisa bersama bahwa jauh lebih efektif bila dipihak ketigakan kembali langsung dikelola dibanding oleh Dinas Perhubungan.
Kemudian yang ke dua, lanjut Arifuddin, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone dengan program yang selama ini dilakukan, utamanya mengenai sumur bor.
“Menurut analisa kita bahwa sebagian besar sumur bor itu tidak berfungsi. Olehnya itu direkomendasikan supaya dalam melakukan pengeboran itu perlu ada penelitian khusus,” tutur Arifuddin.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Arifuddin melanjutkan, sistem yang dilakukan oleh DLH tidak populer.
“Mulai kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat kita yang membuang sampah di sembarang tempat, bahkan di kota – kota, di kantor – kantor. Biasa yang naik mobil melempar sampah di tengah jalan, kemudian di sungai di buang sembarang. Pokoknya tidak teratur,” ujar Arifuddin.
Kemudian Arifuddin juga menyoroti Dinas PU. Dia mengungkapkan bahwa dalam hal proses tender yang selalu menjadi sorotan.
“Kenapa Dinas PU ini selalu penetapan tendernya di akhir tahun? Sehingga selalu jadi masalah. Olehnya itu disinyalir dikerja asal – asalan karena dikejar waktu,” katanya.
Yang terakhir, Komisi III DPRD Bone yang diwakili H Arifuddin ini menyoroti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
“Orientasinya tidak memperhitungakn prioritas. Banyak trotoar jalan masih bagus sudah dirusak. Karena mungkin anggaran perlu dicairkan dan dihabiskan makanya dikerja asal – asalan,” ungkapnya.
Itulah beberapa rekomendasi dari Komisi III DPRD Bone. Melalui H Arifuddin berharap semua hal ini menjadi perhatian khusus.
