ENEWS, MAGELANG •• Forum Ukhuwah Islamiyah Magelang Raya (FUIMaRa) secara tegas mendukung gerakan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diganti.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua FUI Magelang Raya, Priyo Waspodo di Rumah Juang Potronbangsan, Kota Magelang, Senin (28/4/2025).
Menurut Priyo, usulan Forum Purnawirawan TNI itu bukan tanpa alasan. Di mana pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan inilah salah satu poin dari delapan poin tuntutan para eks prajurit TNI tersebut.
FUIMaRa Magelang Raya lanjut Priyo, mendukung gerakan yang dilakukan para eks prajurit TNI tersebut dalam bentuk aksi. Karena itu, dalam tenggang waktu beberapa hari ke depan, FUI Magelang Raya akan turun ke jalan menggelar aksi nyata dukungan kepada purnawirawan TNI.
“Insya Allah kami akan buktikan dukungan kami kepada Forum Purnawirawan TNI ini. Salah satunya yang akan kami lakukan menggelar aksi nyata dengan turu ke jalan menyampaikan pendapat kami di muka umum. Bahwa kami FUIMaRa mendukung Gibran diganti sebagai Wapres RI,” kata Priyo Waspodo di Kota Magelang.
Disebutkan oleh Priyo, yang dimaksud para purnawirawan mengenai keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang dinilai melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah keputusan MK yang mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.
Selain mendukung penggantian Gibran, FUIMaRa juga mendukung ijazah Joko Widodo diusut tuntas karena ditengarai palsu. Serta,mendesak aparat penegak hukum untuk memenjarakan Jokowi karena sudah melakukan pembohongan publik atas penggunaan ijazahnya saat calon sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI.
Terkait hak itu pula, beberapa hari lalu kata Ketua FUIMaRa ini, pihaknya ikut bersama sejumlah tokoh nasional mendatangi UGM di Yogyakarta untuk meminta menunjukkan bukti keaslian ijazah Jokowi.
Jurnalis: Islah
