ENEWS, SINJAI ••》Komisi I DPRD Kabupaten Sinjai melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan guna membahas pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, di antaranya pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penetapan desil kesejahteraan masyarakat, serta dampak penonaktifan penerima Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK).
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPRD Sinjai Zainal A. Hasnur, bersama anggota Komisi I lainnya, yakni Ardiansyah Haris, Andi Azjumawangsah, dan Muhammad Ridwan. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Kepala BPS Sinjai Syamsuddin.
Selain itu, Komisi I DPRD Sinjai juga membahas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperkuat ketersediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Zainal A. Hasnur, menyampaikan harapannya agar proses pemutakhiran data dan penetapan desil kesejahteraan dapat dilakukan secara akurat dan transparan.
Menurutnya, data yang valid sangat penting agar kebijakan bantuan sosial maupun layanan kesehatan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan BPS semakin kuat dalam mendukung kebijakan berbasis data demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai,” ujarnya di hadapan pejabat BPS Sulsel, Senin (16/3/2026).
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Sinjai dan BPS Sulsel dalam pemanfaatan data statistik, khususnya untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Asrianto)
