ENews, Bone •• Dalam beberapa pekan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone menjadi sorotan publik akibat serangkaian polemik yang terjadi di antara para wakil rakyat.
Persoalan bermula dari pembahasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan anggota DPRD Bone. Meskipun pada akhirnya ada yang secara tegas menolak kenaikan PBB P2, sebagian anggota lainnya justru terkesan memanfaatkan momen pengambilan keputusan penting ini untuk menarik perhatian masyarakat.
Selanjutnya, DPRD Bone kembali menjadi perhatian ketika Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong (ATW) meninggalkan ruang sidang paripurna saat pembahasan Penandatanganan Nota Kesepahaman Perubahan APBD KUPA 2025 dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2025 pada Kamis, 18 September 2025.
Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Ketua DPRD yang akrab disapa ATW tersebut tidak menyetujui tingginya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah (Pemda) Bone yang telah dinaikkan sebesar Rp 104 miliar.
ATW menilai bahwa kenaikan tersebut tidak masuk akal, meskipun ia tidak menghalangi anggota DPRD lainnya untuk menyetujui hal tersebut.
Menurutnya, perbedaan antara APBD Pokok dan APBD Perubahan sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sangat sulit untuk mencapai target tersebut, seperti yang bisa dilihat dalam dokumen RPJMD selama 5 tahun terakhir,” ujarnya.
Keputusan kader Partai Gerindra tersebut diapresiasi oleh masyarakat Bone setelah kenaikan target PAD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone bersama DPRD Bone sebelumnya dibatalkan karena dianggap tidak realistis.
“Beberapa item PAD diturunkan kembali karena dianggap tidak rasional,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone dari Partai Golkar, Andi Idris Rahman.
Tidak berhenti di situ, DPRD Bone kembali menjadi sorotan saat 35 anggota DPRD Bone melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Bone, bahkan dari fraksi ATW sendiri.
Sisa sembilan anggota DPRD tidak ikut serta dalam melayangkan mosi tidak percaya tersebut. Ironisnya, anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone yang seharusnya bersikap netral, justru ikut menandatangani mosi tidak percaya yang notabene akan dilaporkan ke anggota BK itu sendiri.
Terbaru, rapat penyempurnaan hasil Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bone berakhir ricuh pada Senin, 20 Oktober 2025 sore.
Sejumlah peserta rapat terlibat dalam adu argumen hingga beberapa peserta menggebrak meja, bahkan ada yang melempar cangkir.
Kericuhan tersebut dipicu oleh penolakan beberapa fraksi terhadap target PAD yang diajukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone.
Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPRD Bone dari fraksi NasDem, Andi Muh Salam, bersikeras untuk menurunkan target PAD Bone menjadi Rp 340 miliar, yang sebelumnya dinaikkan oleh Bapenda menjadi Rp 490 miliar.
“Target PAD tersebut tidak realistis. Target PAD Rp 340 miliar pada tahun 2024 saja tidak tercapai, apalagi jika ditingkatkan menjadi Rp 490 miliar pada tahun 2025,” kata Andi Muhammad Salam di hadapan awak media.
“Ini akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Masyarakat bisa jadi korban lagi,” lanjutnya.
Meskipun sempat diwarnai ketegangan, rapat tetap dilanjutkan setelah suasana berhasil ditenangkan. Pembahasan penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2025 masih berproses bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan belum sampai tahap pengesahan. (Red)
