ENEWS, JAKARTA •• Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengarahkan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat ekonomi desa, ketahanan pangan, dan memutus mata rantai distribusi yang merugikan petani. Kepala desa dituntut lebih kreatif mengelola anggaran.
Dalam kebijakan APBN 2026, total alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar Rp60,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian dialokasikan secara khusus untuk mendukung pembangunan dan operasional KDMP, selain pembiayaan program reguler desa.
Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan KDMP dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi, suku bunga 6 persen per tahun, tenor maksimal 6 tahun, serta masa tenggang hingga 12 bulan.
Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung koperasi, dengan dukungan pembiayaan dari bank-bank Himbara serta skema investasi pemerintah.
Dalam pengaturan Dana Desa 2026, pagu anggaran dibagi menjadi Dana Desa Reguler dan Dana Desa khusus KDMP.
Penyaluran dana khusus KDMP dilakukan setelah melalui proses validasi APIP/BPKP dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Meski demikian, pemerintah menegaskan Dana Desa 2026 tetap memprioritaskan program strategis lainnya, seperti penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan ketahanan pangan, pencegahan stunting, pembangunan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai, serta penguatan desa tangguh iklim dan bencana.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Unduh file skemanya di sini
