ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Pemilihan kepala desa yang selama ini menjadi misteri kepastian pelaksanaanya kini terjawab melalui keputusan rapat DPRD Majene bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Jum’at (5/4/2023).
Rapat tersebut dipimpin ketua DPRD Majene, Salmawati dan dihadiri, Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan, Ketua Komisi 1 Nafirman, Sekertaris Komisi 1 Budi Mansyur, Kadis PMD Haji Sudirman, serta beberapa kepala desa yang digelar di kantor DPRD Majene.
Dalam rapat tersebut disepakati keputusan bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Majene akan diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2023 mendatang.
“Sesuai keputusan Perbup No 4 tahun 2023, tentang pelaksanaan Pilkades, artinya bahwa pihak Pemerintah Daerah telah menyetujui bahwa Pilkades harus dilaksanakan tahun ini, sesuai dengan penyampaian DPMD bahwa dana yang tersedia saat ini berjumlah Rp 300 juta,” ucap Ketua DPRD Majene.
Lebih lanjut Salmawati menyampaikan, pihak pemerintah daerah sudah berjanji akan menyiapkan dana Pilkades Rp 800 juta.
“Jadi sisa ditambah Rp500 juta,” singkat Salmawati.
Salmawati menambahkan bahwa dengan adanya peraturan bupati yang dikeluarkan oleh Pemda berarti adalah keseriusan Pemda untuk melaksanakan Pilkades bukan dilihat cukup atau tidak anggaran tersedia.
“Peraturan bupati sudah dikeluarkan berarti tandanya pemerintah daerah serius soal anggaran cukup atau tidak tetapi kita melihat keseriusan dalam pelaksanaan Pilkades, pemerintah daerah harus berusaha,” ujar Salmawati saat dikonfirmasi enewsindonesia.
Sementara itu Kadis PMD Majene, Haji Sudirman, yang dikonfirmasi mengatakan bahwa sesuai Peraturan Bupati No 4 tahun 2023 bahwa Pilkades di Majene akan dilaksanakan oleh 43 desa.
Terkait persoalan dana, yang saat ini tersedia di dana pokok sebanyak Rp 300 juta, kata Sudirman, akan ditambahkan dari APBD perubahan.
“Untuk sisanya akan diambil di dana perubahan dengan rencana anggaran 800 juta jadi sisa lima ratus juta,” tutupnya.
(Arfan Renaldi)
