ENEWS, BONE ••》Pemerintah Kabupaten Bone mulai mengarahkan ulang prioritas kebijakan transportasi pelajar dengan menghadirkan program Bus Sekolah BerAmal.
Program ini resmi diluncurkan oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, Sabtu (21/3/2026), usai pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pembenahan program, dengan menempatkan kebutuhan transportasi siswa sebagai fokus utama.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, program tersebut akan diuji coba di tiga kecamatan dalam wilayah perkotaan sebagai tahap awal implementasi.
“Program ini kita hadirkan sebagai solusi transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, armada bus yang digunakan merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Meski berstatus kendaraan bekas, seluruh unit telah melalui proses perbaikan sehingga dinilai layak operasi dan nyaman digunakan oleh pelajar.
Menurutnya, kehadiran bus sekolah juga menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di kalangan pelajar yang masih banyak menggunakan kendaraan roda dua.
“Ini juga untuk mengurangi risiko kecelakaan anak di bawah umur yang berkendara ke sekolah,” jelasnya.
Selain aspek keselamatan, program ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi orang tua, terutama dalam hal biaya transportasi harian anak.
“Semoga program ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Salah seorang orang tua siswa, Rahma (38), warga Watampone, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut.
“Alhamdulillah, ini sangat membantu. Selama ini anak saya ke sekolah pakai motor sendiri, jadi kami juga khawatir. Dengan adanya bus ini, lebih aman dan hemat biaya,” katanya.
Hal serupa disampaikan Irwan (42), yang berharap program ini tidak berhenti pada tahap uji coba.
“Kami berharap bisa berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah, tidak hanya di dalam kota,” ujarnya.
Program Bus Sekolah BerAmal diharapkan menjadi langkah awal pembenahan layanan publik di sektor transportasi pendidikan, sekaligus menjawab kebutuhan mendasar masyarakat akan akses yang aman, murah, dan merata. (*)
