ENEWS WAJO •• Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo disoal. Pasalnya, beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengeluhkan dana transportasi yang sudah menumpuk namun tak kunjung terbayarkan hingga saat ini, Kamis, (26/09/24).
“Ada beberapa perjalanan dinas yg bertumpuk belum dibayarkan,” ungkap salah seorang PPK yang enggan disebutkan namanya kepada Enews Indonesia.
Hal serupa juga dikeluhkan anggota PPK lain yang juga meminta identitasnya tak disebutkan.
“Iye, lebih kurang begitu, bukan skala kecamatan ini kanda, tapi semua se-Kabupaten Wajo,” sebutnya kepada Enews Indinesia.
Sementara, Bendahara Pilkada, Anita, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa terkendalanya pencairan anggaran tersebut karena bagian SDM dan Sosialisasi belum menyetor dokumen yang akan dibayarkan.
“Tidak ada dokumen yang mau dibayarkan pak dari bagian pelaksana kegiatan,” ungkap Anita kepada Enews Indonesia.
Sementara, PPK Pilkada KPU Wajo, Andi Antarisna Taury yang akrab disapa A. Opi, mengaku sementara melengkapi setiap berkas kegiatan.
“Teman- teman sementara buatkan daftar nominatifnya untuk setiap kegiatan yang akan dibayarkan,” beber A. Opi, saat dikonfirmasi Enews Indonesia melalu pesan Whatsapp.
Dari informasi yang berhasil dihimpun Enews Indoneaia, sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan namun diduga belum mendapat realisasi pencairan anggaran diantaranya:
– Dana Wawancara Calon PPS;
– Kegiatan Rakor Persiapan Pembentukan Pantarlih;
– Pelantikan Pantarlih;
– Transport pembinaan kode etik di Sallo Hotel;
– Pilkada Run;
– Bimtek Kode Etik Sermani.
Keterlambatan pembayaran biaya operasional PPK pada setiap kegiatan tentunya menjadi preseden buruk bagi kinerja sekreriat KPU Kabupaten Wajo.
Diketahui, Biaya Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, Pemerintah menggelontorkan anggaran dana hibah sebanyak Rp45 Miliar.
Jurnalis: Andi M Ikbal
