ENEWS, MAJENE ••》Forum Pemuda Pemerhati Demokrasi (FORMASI) mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan KPU kabupaten, khususnya Kabupaten Majene.
Desakan tersebut menyusul adanya sejumlah catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan dana hibah Pilkada serentak 2024 yang bersumber dari APBD Sulbar dengan total anggaran sekitar Rp43 miliar.
Koordinator FORMASI, Ma’ruf, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene segera menelusuri penggunaan dana hibah tersebut, mulai dari proses pencairan, realisasi kegiatan, pengadaan barang dan jasa hingga laporan pertanggungjawaban anggaran.
“Kami mendesak Kajari Majene agar tidak tinggal diam. Segera periksa dan telusuri penggunaan dana hibah KPU Majene Tahun 2024. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ma’ruf kepada ENews, Jumat (13/11/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan rincian temuan yang menjadi sorotan, terdapat nilai pengadaan barang dan jasa sekitar Rp3,126 miliar. Sejumlah komponen yang dipersoalkan antara lain pengadaan bahan dan alat peraga kampanye sekitar Rp1,356 miliar serta pengadaan seminar kit sekitar Rp1,202 miliar.
Selain itu, terdapat dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp86,9 juta.
Menurut FORMASI, sejumlah persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran.
“Penggunaan anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan. Kami meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.
Ma’ruf juga menilai temuan pada KPU Provinsi Sulawesi Barat perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri pengelolaan dana hibah Pilkada di tingkat kabupaten, termasuk KPU Majene.
Ia menegaskan, desakan tersebut bukan hanya datang dari kalangan aktivis, tetapi juga menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Majene.
FORMASI selanjutnya meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Polda Sulbar turut melakukan penelusuran menyeluruh terhadap persoalan tersebut.
“Kami ingin memastikan apakah temuan BPK itu mengandung unsur tindak pidana korupsi atau hanya persoalan administratif. Jangan sampai berhenti pada penyelesaian administratif jika memang ditemukan unsur pidana,” tambah Ma’ruf.
Ia menegaskan, dana hibah Pilkada merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Demokrasi bukan hanya soal suksesnya penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga bagaimana anggaran penyelenggaraannya dikelola secara bersih dan bertanggung jawab. FORMASI akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan hukum,” pungkasnya.
Jurnalis: M. Kamil
