ENEWS, MAKASSAR ••》Perjuangan Tanty Rudjito untuk mendapatkan kembali anaknya telah berlangsung selama tiga tahun. Namun, menjelang putusan perkara nomor 978/Pid.B/2026/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar, Tanty justru mempertanyakan tidak masuknya dugaan perampasan anak dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam perkara tersebut, JPU Reskianisari, S.H., menuntut terdakwa Rusdianto dengan pidana penjara selama tiga tahun karena dinilai terbukti menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Tanty menilai tuntutan tersebut belum menjawab seluruh persoalan yang dilaporkannya sejak awal. Sebab, menurut dia, pada tahap penyidikan terdapat dua dugaan tindak pidana yang ditangani, yakni perampasan anak dan pemalsuan dokumen.
“Saya sudah tiga tahun berjuang untuk mengambil anak saya kembali. Tetapi dalam prosesnya, jaksa hanya menaikkan dugaan kasus pemalsuan dokumen. Padahal, dari penyidik ada dua pasal yang dimasukkan, yaitu pasal perampasan anak dan pemalsuan dokumen,” ungkap Tanty, Rabu (11/11/2026).
Ia mempertanyakan tindak lanjut dugaan perampasan anak tersebut, termasuk alasan perkara itu tidak tercantum dalam tuntutan JPU.
Selain itu, Tanty juga menyoroti tidak dihadirkannya saksi ahli yang sebelumnya disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik.
“Selain itu, penyidik juga sudah meminta keterangan saksi ahli terkait kasus ini. Namun, dalam persidangan saya, saksi ahli tersebut tidak dihadirkan,” katanya.
Dalam persidangan, sejumlah saksi dari instansi terkait telah memberikan keterangan, di antaranya Rumah Sakit Ananda, Rumah Sakit Daya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Menurut Tanty, pihak RS Ananda membenarkan dirinya pernah melahirkan di rumah sakit tersebut. Sementara pihak RS Daya menyatakan tidak memiliki dokumen persalinan atas namanya.
Tanty juga membantah pernah melahirkan maupun mengurus surat keterangan kelahiran di RS Daya. Ia menduga terdapat pemalsuan tanda tangan dalam dokumen keterangan kelahiran yang dipersoalkan.
“Saya tidak pernah mengurus surat keterangan lahir ataupun melahirkan di Rumah Sakit Daya. Saya hanya melahirkan di Rumah Sakit Ananda,” tegasnya.
Terkait dokumen atas nama Indri Yati Limuang, Tanty menyebut dalam persidangan pihak Dukcapil menerangkan tidak mengetahui secara langsung proses awal penerbitannya karena hanya menerima berkas dari pihak yang mengurus administrasi.
Tuntutan Tiga Tahun Penjara
Dalam tuntutan tertulisnya, JPU meminta majelis hakim menyatakan Rusdianto bersalah menggunakan surat palsu dan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, dikurangi masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani.
JPU juga meminta terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, Rusdianto masih menjalani penahanan di Rutan Kelas I Makassar.
Tanty berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti, sebelum menjatuhkan putusan.
“Saya hanya ingin putusannya seadil-adilnya dan terdakwa diberikan hukuman sesuai undang-undang,” ujarnya.
Ia bahkan menyatakan akan mengajukan banding apabila putusan dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Tanty juga meminta JPU mempertimbangkan upaya hukum serupa.
“Saya akan banding. Saya juga meminta jaksa untuk melakukan banding,” tambahnya.
Perkara ini menyisakan dua hal yang menjadi perhatian Tanty, yakni kejelasan tindak lanjut dugaan perampasan anak dan alasan saksi ahli yang telah dimintai keterangan penyidik tidak dihadirkan dalam persidangan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kejaksaan maupun kepolisian mengenai pertanyaan tersebut. (Balqis Syahrani)
