ENEWSINDONESIA.COM, MOROTAI – Berbagai elemen masyarakat di Indonesia turun ke jalan pasca pemerintah menaikkan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM).
Seperti yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) menggelar demonstrasi sebagai bentuk keputusan pemerintah tersebut, Rabu (6/9/2022).
Gamhas menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Pulau Morotai. Dalam pantauan Enewsindonesia.com, Gamhas melakukan pembakaran ban bekas di halaman kantor DPR, bahkan massa aksi pun sempat melempari kantor DPRD dengan pot bunga dan menghambur tanahnya di pintu kantor. Tindakan itu lantaran mereke kesal karena tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui mereka.
Selain pembakaran ban bekas, massa aksi juga merobohkan pagar kantor, sehingg kericuhan tak terhindarkan.
Aksi saling dorong hingga adu jotos terjadi saat itu, massa aksi pun dipukul mundur oleh Satpol-PP hingga keluar dari halaman kantor DPRD.
Tak sampai di situ, di luar halaman kantor DPRD, para demonstran memblokade jalan raya yang berlangsung kurang lebih satu jam, bahkan mereka sambil tiduran di jalan demi menunggu kedatangan anggota dan ketua DPRD untuk merespon tuntuntan mereka.
Kordinator aksi, Edyson Flori saat diwawancara, membeberkan sejumlah tuntutan diantaranya :
– Cabut / turunkankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
– Tolak atau batalkan RUU KUHP
– Pemda segera buat pengadaan fasilitas angkutan bus sekolah di desa – desa
– Pemda segera hadirkan taksi laut sebagai angkutan siswa Desa Samiyamau ke Pulau Rao
– Stop tambang pasir ilegal di Desa Sambiki Baru
– Berikan subsidi minyak kepada masyarakat nelayan
– Berikan hak yang layak untuk honorer
Hingga berita ini terbit, para demonstran tak berhasil menemui anggota DPRD Pulau Morotai.
