ENEWS BANJARMASIN •• Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) pada PT. Bangun Banua untuk Tukar Pikiran tentang Pemanfaatan Participating Interest (PI), Senin (29/04/2024).
Pertemuan itu diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertempat di Aula Hotel Batun Batulis, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut diadakan sebagai bentuk upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang diberikan melalui PI, yang telah dikucurkan kepada PT Bangun Banua.
Perusahaan yang memiliki enam anak perusahaan dan beroperasi di berbagai sektor dan menjadi Tim Penanggulangan Inflasi Daerah, memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami berkomitmen untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kontribusi kami terhadap masyarakat, seperti pembagian sembako, bantuan untuk masyarakat miskin, dan bantuan pangan. Kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami,” ucap Bayu Budjang saat memaparkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan dana PI.
Anggota Banggar, Sukri mengapresiasi transparansi PT Bangun Banua atas kinerja selama ini dalam membangun daerah.
Lebih lanjut ia berharap kegiatan ini dapat berkontribusi lebih lanjut pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara umum, kesejahteraan petani serta masyarakat di daerah sehingga penting pembuatan bisnis plan yang mencakup rencana jangka pendek dan jangka panjang.
“Kalimantan Selatan sudah ada usaha yang dilaksanakan, olehnya Kami juga tentu berharap nantinya BUMD atau perusahaan yang mewakili masyarakat sulbar itu bisa bekerja sesuai dengan yang dilakukan teman-teman di Kalsel,” ucap Sukri.
Harusnya BUMD atau perusahaan melaksanakan penugasan dari pemerintah baik dari Provinsi dan Kabupaten yang ada sehingga nanti ada unit-unit usaha yang produktif yang bisa menghasilkan, sehingga kita harapakan nanti devidennya bisa masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sulbar.
Seperti contohnya di Kalsel membangun hotel dan ada juga penugasan lain seperti pada sektor pertanian.
“Di Sulawesi Barat nanti tentu kita akan bicarakan dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten, apa yang akan menjadi consensus bersama dan memastikan bahwa PI ini benar benar disalurkan ke masyrakat,” Tutup Sukri
Pertemuan ini menandai langkah maju dalam kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang ada demi kesejahteraan bersama. Kedua pihak berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan PI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)
