ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Polemik pembayaran yang pasien Kuret RSUD Tenriawaru asal Watang Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sulhan mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Ketua PMII Cabang Bone, Muhammad Nurwan Tifta menduga ada praktek yang tidak berprikemanusiaan di rumah sakit tersebut.
Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Bone buka suara dan memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut.
Humas RSUD Tenriawaru Bone, Andi Dedy Astaman menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan dan mengedukasi kepada keluarga pasien untuk pelayanan UHC. Dia menyebut memang pasien memiliki BPJS namun keluarga pasien menolak dan memilih pelayanan umum.
“Kami mendukung secara penuh program UHC yang diterapkan pemerintah dengan melakukan edukasi terhadap pasien namun keluarga pasien menolak pelayanan UHC dan korban tetap mau Pelayanan UMUM,” ungkapnya, Jumat (7/4/2023).
Lebih lanjut Dedi menjelaskan, terkait soal pembayaran yang diduga membengkak hingga kurang lebih Rp8 juta, pihaknya mengakui bahwa adanya kelalaian dan kesalahan sistem di aplikasi yang digunakan oleh RSUD Tenriawaru yang eror.
“Ada kelalaian yang dilakulan teman kami dan pada saat itu pembayaran sampai sebesar Rp8 juta belum diterima karena baru sekedar penyampain biaya terhadap pasien dan apa lagi pada saat itu mau buka puasa dan memang pada saat itu sistem juga sedang eror dan maintenance,” terangnya.
Dikatakan, setelah dilakukan validasi dan terverifikasi dan perbaikan sistem bahwa yang muncul kurang lebih 2 juta rupiah.
“Aplikasi yang digunakan memang masih tergolong baru pasti ada kendala-kendala dan sistem ini masuk terus dilakukan pembenahan Electronic Health Record (EHR),” ujarnya.
Dedi menambahkan, untuk pegawai yang melalukan kesalahan pihaknya sudah ditegur dan akan diberikan sanksi.
“Yang bersangkutan sudah kami kami tegur secara lisan dan akan tindaki sesuai perundangan-undangan yang berlaku dan mohon maaf jika ada proses pelayan kami yang kurang berkenan, dan masukan dan kritikan tentunya di jadikan untuk kami berbenah diri,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Bone Muh. Salam. Semenjak adanya polemik ini, Dirinya mengaku telah mengkonfirmasi pihak RSUD Tenriawaru.
“Kami sudah konfirmasi ke direktur. Benar ada kesahalan teknis terkait aplikasi layanan UHC. Ya, kita harus maklumi ndi, yang namanya manusia biasa, apalagi saat ini lagi bulan ramdhan, kami sudah sampaikan tidak ada lagi kejadian yang berulang dan kembalikan uang pasien kemarin,” sebutnya.
Lilo sapaan akrab DPRD dari fraksi NasDem tersebut menerangkan, terkait pelayanan UHC, semua berhak menikmati baik kaya maupun miskin.
“UHC untuk semua masyarakat Bone,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Muh Sulhan, warga Watang Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pasien RSUD Tenriawaru Bone, Sulawesi Selatan mengeluhkan sistem administrasi yang menurutnya ganjal.
Sulhan merupakan suami dari pasien bernama Nur Anita (31) yang sedang Kuret. Sulhan menceritakan ke Enewsindonesia.com, saat itu setelah istrinya menjalani Kuret, dia menanyakan berapa biaya administarsi terkait penanganan Kuret tersebut.
“Awalnya pihak RSUD menyebut biayanya Rp 8.700.000. Bukan kali itu saja saya menjalani Kuret yang kedua kalinya. Kuret yang pertama saya bayar kurang lebih Rp. 1.900. Lantas kenapa kuret yang kedua ini meningkat tajam?” Ungkapnya.
Dia melanjutkan, saat dimintai pembayaran Rp 8.700.000 tersebut, dirinya mempertanyakan dan ingin melihat rekab administrasi tersebut, karena menurutnya janggal.
“Setelah saya mempertanyakan rekap, pihak kasir RSUD tidak mau memberi kemudian membuat rekap yang baru dengan rincian Rp 2.262.799. Nah, itu yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba diturunkan drastis setelah saya minta rekap,” ujarnya.
“Jadi saya bayar itu Rp 2 juta lebih, karena saya dikasih bill,” sambungnya.
(Abdul Muhaimin)
