ENEWSINDONESIA.COM, PANGKEP – Mahasiswa Kuliah Kerja Profesi (KKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar melaksanakan kegiatan dialog politik di Aula Kantor Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Rabu (07/12/2022).
Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Demokrasi Yang Sehat Di Era Milenial” yang dibuka langsung oleh Lurah Pundata Baji, Muhammad Nasir B, SE dan dimoderatori oleh Sultan Adam Fahmi Dg Raja.
Muh Arfah, Koordinator KKP Kelurahan Pundata Baji, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun demokrasi yang sehat di era milenial di Kelurahan Pundata Baji.
“Maka dari itu Kami mengundang teman-teman SMA dan SMK Kelurahan Pundata Baji, karena tahun 2024 mendatang mereka telah menjadi pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih seorang pemimpin di negara Republik Indonesia,” terangnya.
Rusli, S.Pd.I, Ketua Panwascam Labakkang, mengungkapkan bahwa pada kegiatan kali ini adalah langkah awal panwascam untuk mengahadapi pilkada pada tahun 2024 yang langsung berkerjasama dengan teman-teman KKP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unismuh Makassar.
“Kita harus menjalankan yang namanya pengawasan, pencegahan, penindakan bahwa sahnya ketika ada yang melanggar kita bisa langsung melapor ke Panwascam karena kita harus berpartisipasi dgn pihak-pihak Panwascam dalam pengawasan, pencegahan,dan tindakan,” imbuhnya.
Muhammad Ardi, Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Pangkep, menyampaikan secara teoritis bahwa apa itu demokrasi, demokrasi terbentuk pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507 – 508 SM.
“Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena dan dijelaskan kembali bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum,” pungkasnya.
