ENEWS, WAJO ••》Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Wajo melakukan review design terhadap Proyek Destinasi Wisata Bangsalae dinilai sebagai langkah teknis yang wajar, bukan indikasi kegagalan proyek.
Aktivis dan pemerhati pembangunan, Sukriadi, SH, menyebut peninjauan ulang desain merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah sebelum melanjutkan pembangunan.
“Review design penting agar pemerintah tidak salah langkah. Tanpa kajian, kelanjutan proyek justru berisiko menimbulkan masalah,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).
Berdasarkan data LPSE, kegiatan review design tersebut dianggarkan Rp39.894.510 dan dikerjakan CV Dua Pilar. Anggaran itu merupakan biaya kajian teknis, bukan untuk pembangunan fisik ulang.
Sukriadi menegaskan, publik perlu membedakan antara review design dan anggaran lanjutan proyek.
Kajian ini bertujuan mengevaluasi kondisi lapangan, mengidentifikasi progres pekerjaan, serta menentukan bagian yang perlu disempurnakan.
Menurutnya, langkah ini juga penting untuk mencegah tumpang tindih anggaran.
“Dengan kajian yang tepat, pemerintah bisa memastikan mana pekerjaan lama, sisa pekerjaan, dan kebutuhan baru. Ini untuk menghindari pembayaran ganda,” jelasnya.
Ia menilai, terlalu dini jika review design dikaitkan dengan dugaan penyimpangan.
Penyesuaian desain, kata dia, bisa dipicu berbagai faktor, seperti kondisi lapangan, aspek keselamatan, perubahan kebutuhan fasilitas, hingga optimalisasi manfaat proyek.
Untuk proyek wisata seperti Bangsalae, review design juga dinilai penting agar pengembangan kawasan benar-benar berdampak secara ekonomi dan sosial.
“Kalau ingin Bangsalae berfungsi maksimal, pemerintah harus punya dasar teknis yang kuat,” tambahnya.
Meski begitu, Sukriadi mendorong Dispora Wajo membuka informasi kepada publik guna mencegah spekulasi.
Ia meminta penjelasan terkait tujuan review design, ruang lingkup pekerjaan konsultan, kondisi terkini proyek, serta arah kebijakan kelanjutannya.
“Transparansi penting agar tidak muncul tafsir liar di masyarakat,” tegasnya.
Sukriadi juga meminta DPRD dan Inspektorat melakukan pengawasan berbasis data, dokumen, dan kondisi lapangan, bukan asumsi.
Ia menekankan, pengawasan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat.
Menurutnya, Bangsalae berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru di Wajo, termasuk mendorong UMKM dan membuka lapangan kerja.
“Polemik tidak boleh menghentikan pembangunan. Kritik perlu, tapi harus memberi solusi,” ujarnya.
Ia menegaskan, review design harus menjadi peta jalan penyempurnaan proyek, bukan alat menutup masalah.
“Bangsalae harus dikawal agar menjadi aset daerah yang benar-benar bermanfaat,” tutupnya. (Andi Ikbal)
