ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Kurang lebih 300 masyarakat dari nelayan dan petani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyambangi kantor DPRD Bone menuntut penjualan BBM jenis solar yang tidak merata bahkan diduga dimonopoli oknum mafia, Selasa (12/12/2023).
Para nelayan tersebut diterima langsung oleh anggota komisi II DPRD Bone yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Andi Muh Idsris Rahman.
Turut hadir beberapa manager SPBU se-Kabupaten Bone kecuali SPBU Mare dan SPBU Lapawawoi, serta perwakilan dari dinas terkait.
Terpantau, para massa nelayan dan petani tersebut sempat melakukan orasi di halaman kantor DPRD Bone.
Selain berorasi, para massa juga menendang sebuah jeriken sebagai bentuk kekecewaan dan kekesalan mereka terhadap ulah oknum yang mempermainkan BBM Subsidi tersebut.
Salah seorang nelayan, Yus mengungkapkan, para nelayan yang betul-betul ingin mempergunakan BBM Subsidi jenis solar sangat susah dilayani di SPBU.
“Hanya 1 jeriken tapi susah dilayani, bahkan menunggu lama, lebih didahulukan yang menggunakan mobil pikap itu yang diduga mafia,” sebut Yus saat diwawancarai Enewsindonesia.com.
Yus memaparkan, perkembangan kejahatan mafia BBM di Bone semakin pesat, salah satu modusnya yakni mempermainkan surat rekomendasi dari dinas terkait.
“Begitu juga oknum-oknum petugas SPBU, dan juga oknum Aparat Penegak Hukum (APH) entah itu dari ‘hijau’ maupun dari ‘coklat’ banyak kami tahu bermain dan mengirimkan BBM Subsidi tersebut ke luar kabupaten seperti ke Morowali. Ini adalah kejahatan terstruktur,” tegas Yus.
Sementara itu, ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Muh Idris Rahman terlihat mencak-mencak dalam forum tersebut.
“Ini pemilik SPBU Mare dan Lapawawoi tidak pernah hadir kalau diundang terkait hal begini. Sudah berapakali kami panggil. Pemilik SPBU Mare dan Lapawawoi adalah orang yang sama,” kata Idris kesal di hadapan para hadirin.
Saat penerimaan aspirasi tersebut, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampikan keluhan serta pendapatnya.
Rapat pun berjalan cukup alot dan terjadi perdebatan-perdebatan terkait dugaan penyimpangan BBM bersubsidi tersebut.
“Pihak yang mengeluarkan rekomendasi pengambil BBM Bersubsidi, harus mengawasi rekomendasinya. Kedua, jangan coba-coba mempermainkan rekomendasi dan memberikan kepada orang yang tidak berhak. Jika itu terjadi, maka Kadis yang menangani rekomemdasi itu kami surati bupati untuk diberikan sanksi dengan dicopot dari jabatannya,” tegas Andi Alang sapaan akrabnya.
Lebih lanjut Andi Alang mengimbau bagi pihak yang mengeluarkan rekomendasi, sebelum mengeluarkan rekomendasi, harus membuat kesepakatan dulu kepada pihak SPBU yang dituju rekomendasi tersebut.
“Ketiga, pihak kepolisian Polres Bone yang diwakili oleh Kasat Intelkam tadi menyatakan siap turun ke lapangan bila ada oknum anggotanya yang terlibat dalam permainan ini dan siap memberikan sanksi,” ujarnya.
Andi Alang menambahkan, pihaknya akan mengupayakan untuk melakukan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur terkait hal ini.
“Saya akan berkonsultasi dengan Dirjen Migas dan pemerintah daerah karena itu kewenangan Pemda. Kami selaku penerima aspirasi, bila menemukan pelanggaran baik itu SPBU dan instansi terkait maka kami akan merekomemdasikan untuk diberikan sanksi,” pungakas Andi Alang.
Jurnalis: Abdul Muhaimin
