.png alt= "banner 970x250")
ENEWS JAKARTA – Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (28/06/2024).
Fadil Musaffar, Presma UIN Alauddin Makassar meneruskan aspirasinya di kesempatan yang sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Aliansi buruh di kota Makassar terkait penolakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Fadil selaku aktivis HMI juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa UIN Makassar menyampaikan aspirasinya mengenai Beasiswa KIP yang sampai hari ini belum ada kejelasan di Kampus Peradaban yang dinaungi oleh Kementrian Agama.
‘’KIP Kuliah ini merupakan bantuan bagi mahasiswa yang kurang mampu, namun di UIN Alauddin Makassar tak kunjung ada kejelasan mengenai kuota penerima KIP Kuliah karena statusnya sebagai PTKIN di bawah naungan Kemenag. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan untuk ditindaklanjuti sebagai mana mestinya oleh DPR RI untuk membahas persoalan tersebut,” paparnya.
Ia menjelaskan bahwa KIP Kuliah di seluruh kampus negeri baik PTKIN Maupun PTN harus disamaratakan kuota di sektor pendidikan dengan tetap mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai KIP Kuliah
“Saya mengangkat persoalan ini karena banyak generasi yang ingin melanjutkan perguruan tinggi namun terbatas oleh perekonomian keluarganya,” pungkasnya. (Enews)
