ENEWS, BANTAENG — Satreskrim Polres Bantaeng mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial H (33), warga Bantaeng, diduga mengeksploitasi perempuan berinisial A (27) untuk melayani laki-laki lain dengan tarif Rp350 ribu setiap transaksi.
Dari setiap transaksi, terlapor diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp50 ribu.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Polres Bantaeng, Jumat (20/11/2026), dipimpin Kabag Ops DR. Nurhayati, S.H., M.H., didampingi Kasat Reskrim AKP Andi Aldiansyah, S.E., M.M., dan Kanit PPA IPDA Al Hoesni Mubaraq, S.E.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
Kasus ini dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/A/10/XI/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BANTAENG/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 18 November 2026.
Dalam penanganan perkara, polisi mengamankan dua unit telepon genggam masing-masing merek Infinix Smart 10 dan Oppo Reno 15 F 5G, serta uang tunai Rp200 ribu sebagai barang bukti.
Terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda sesuai ketentuan.
Polisi masih mengembangkan penyidikan dengan memeriksa korban dan saksi, mendalami keterangan terlapor, serta melakukan analisis forensik digital terhadap telepon genggam yang disita.
Penyidik juga menelusuri aliran uang untuk mengetahui keuntungan yang diduga diperoleh terlapor, sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan adanya korban tambahan.
Polres Bantaeng menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan.
Kepolisian turut mengimbau masyarakat agar melaporkan dugaan TPPO melalui Call Center Polri 110 atau kantor polisi terdekat. Masyarakat juga diminta tidak menyebarluaskan identitas maupun dokumentasi pribadi korban.
Jurnalis: Ismail L






