JAKARTA •• Pemerintah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meraih penghargaan Universal Health Coverage Kategori Pratama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti di Krakatau Ballroom, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (8/8/2024) kemarin.
Kegiatan Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage seluruh Indonesia ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendi dan President of International Social Security Association (ISSA), Prof. Dr. Mohammed Azman.
Pemerintah Daerah Mamasa di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Zain dinilai memiliki komitmen kuat dan konsistensi dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat.
Acara yang dikemas dengan tema “Satu Dekade Program JKN-KIS untuk Negeri sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat Indonesia” ini menilai maksimal kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa hingga 96 persen lebih.
Cakupan kepesertaan ini diharapkan dapat terus didorong hingga 98 persen agar semua masyarakat Indonesia memiliki jaminan kesehatan yang memadai khususnya di Kabupaten Mamasa.
Secara faktual Pemda Mamasa sedang meminta BPJS untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pembayaran utang JKN juga diselesaikan.
Dalam Sambutannya, Ma’ruf Amin menyatakan, pencapaian tersebut tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS kesehatan dan kementerian dan lembaga serta seluruh pemerintah daerah.
“Pemerintah Daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN,” kata Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Presiden ISSA, Dr. Mohammed Azman mengakui dan mengapresiasi Indonesia atas keberhasilan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Hal tersebut mengukuhkan posisi Indonesia di kancah Internasional sebagai negara yang serius dalam kesehatan rakyatnya.
“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, sejalan dengan prinsip kami. Mencapai UHC tentu melibatkan upaya signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” ujar Azman.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti juga menerangkan, per 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN mencapai 276.520.647 jiwa yang setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia.
“Predikat UHC ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. Pencapaian bukan hanya angka statistik, lebih dari itu sebagai wujud nyata dari tanggungjawab negara dalam memastikan setiap individu mendapat layakan kesehatan yang layak,” ucap Ali.
Dia menambahkan bahwa hal tersebut sejalan dengan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk kepesertaan JKN sebesar 98 persen. (Red)
