Bone  

Pemda Bone Gelar Musrembang RKPD, Ketua Komisi 1 DPRD Bone Walk Out, Ada Apa?

ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Ketua Komisi 1 DPRD Bone Walk out dari forum Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diketahui, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone menggelar Musrembang RKPD di Hotel Novena, Rabu (17/3/2021).

 
 

Hal ini terjadi lantaran kekecewaan Saifullah Latif Manyala selaku Ketua Komisi 1 DPRD Bone tidapk diikuti hingga selesai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kekecewaan itu bermula setelah Pak Bupati membuka acara Musrembang RKPD tingkat kabupaten yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD. Namun, itu hanya diikuti saat pembukaan acara,” jelasnya.

Saipullah mengatakan bahwa kegiatan ini tidak berkualitas, karena OPD tidak hadir. Padahal mereka yang dibutuhkan.

Padahal, inti kegiatan Musrembang RKPD 2022 ada pada sesi kedua. Dalam rangka mengakomodir, mana menjadi skala prioritas OPD-OPD, maka DPRD juga hadir sebagai narasumber.  Dilakukan sinkronisasi dari hasil pokok-pokok pikiran DPRD.

“Kalau kemudian diskusi tidak dihadiri oleh penentu kebijakan, untuk apa dilakukan di tempat mewah, di hotel, yang notabenenya menggunakan anggaran APBD. Baru kemudian tidak berkualitas,” lanjutnya.

“Begitu pak bupati keluar, mereka juga keluar. Yang tinggal hanya Sekwan,” tambahnya.

Saifullah menyinggung soal indeks prestasi manusia (IPM) Kabupaten Bone rangking ke 23 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. Menurutnya, ini mencerminkan pembangunan manusia di Bone tidak beres.

“OPD saja yang menentukan kebijakan untuk anggaran tahun 2022 kok tidak bisa duduk tenang berdiskusi. Pengantar dari perwakilan Pemprov Sulsel, Bappeda Provinsi cukup bagus untuk sinkronisasi anggaran provinsi dan anggaran kabupaten. Itu kemudian tidak bisa dicerna dengan baik karena mereka tidak hadir,” Saifullah menerangkan, ketika dihubungi via seluler oleh Enewsindonesia.com, Kamis (18/3/2021).

Ketua Partai Bulan Bintang Labupaten Bone ini pun sempat meminta agar kegiatan tersebut diskor sementara. Supaya, diskusi Musrembang melahirkan output yang baik. APBD berkualitas.

“Saya minta tadi diskor, bukan dihentikan. Untuk apa, kita melakukan diskusi Musrembang kabupaten, tentu kita lahirkan outputnya,  bagaimana APBD itu berkualitas. Kalau seperti itu, hanya formalitas saja bukan kualitas. Untuk apa,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

error: waiittt