BONE, SULSEL •• Dua hari pasca kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman ke Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tumpukan sampah masih berserakan di lokasi acara, menciptakan pemandangan yang kontras dengan agenda keberlanjutan yang diusungnya.
Video yang beredar menunjukkan betapa mengkhawatirkannya kondisi lingkungan, dengan botol plastik, kemasan makanan, dan sampah lainnya menumpuk di area yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat.
Ketidakpedulian ini mengundang sorotan tajam terhadap Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian.
Di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin mendesak, tindakan meninggalkan tumpukan sampah jelas menunjukkan kelalaian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang seharusnya dijunjung.
Andi Abu Dzar Nuzul, S.H., M.H., praktisi hukum lingkungan dari Naturindo Permata Celebes, menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan sikap apatis dari pemimpin yang seharusnya memberikan contoh.
“Kita tidak bisa mengklaim mendukung pertanian berkelanjutan sambil secara langsung mencemari lingkungan. Ini adalah tindakan yang sangat kontradiktif,” ungkapnya.
Dijelaskannya, lingkungan hidup adalah isu yang tak bisa ditawar-tawar. Kementerian Pertanian, di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman, seharusnya memprioritaskan pengelolaan lingkungan dalam setiap programnya.
Keberlanjutan bukan hanya jargon, tetapi harus diterapkan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan sampah pasca acara.
“Dengan banyaknya acara besar yang melibatkan publik, sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek, termasuk dampak lingkungan, dipertimbangkan secara serius,” ucapnya kepada Enews Indonesia, Sabtu (12/10/2024).
Kondisi lingkungan yang terabaikan ini bukan hanya masalah estetika kata Nuzul, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal.
“Sampah yang dibiarkan berserakan dapat mencemari tanah dan air, menimbulkan risiko bagi flora dan fauna setempat, serta menciptakan habitat bagi hama dan penyakit. Ketidakseriusan dalam mengatasi masalah ini hanya akan memperburuk keadaan, terutama di wilayah yang rentan seperti Kabupaten Bone,” terangnya.
Kritik terhadap Amran Sulaiman mengharuskan kementerian untuk segera bertindak, tidak hanya dalam membersihkan sampah, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan lingkungan.
Setiap kegiatan resmi harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan sampah yang efektif dan partisipatif sebisa mungkin memprioritaskan konsumsi dengan kemasan ramah lingkungan, melibatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan.
“Tanpa adanya komitmen nyata untuk melindungi lingkungan, kehadiran pejabat tinggi negara hanya akan dipandang sebagai seremonial belaka, tanpa ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
“Kini saatnya bagi Amran Sulaiman dan Kementan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap keberlanjutan dan lingkungan hidup, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata,” pungkasnya. (Tim Enews)
