ENEWSINDONESIA.COM, NTT– Warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tak pernah menerima Bantuan Sosial (Bansos) menoroti mekanisme pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Pasalnya, beberapa dari warga sendiri mengeluh atas pendataan selama ini yang terkesan manipulatif dan mengenyampingkan orang miskin.
Salah satu warga yang tidak ingin disebut namanya menyampaikan kepada media Enewsindonesia.com mengaku bahwa dirinya tidak pernah menerima bantuan apapun, baik PKH, BLT, BPNT dan lainnya.
“Saya tidak pernah menerima bantuan sama sekali sejak awal program ini berjalan,” sebutnya, Sabtu (6/1/2023).
Ia menyampaikan bahwa masih banyak warga lain yang tidak menerima bantuan di Desa Nangahale.
Ada yang tidak pernah terima sama sekali dan ada juga mereka hanya terima satu kali setelah itu tidak lagi sampai sekarang.
“Yang membuat kami heran lagi, yang ada malah aparat desa Nangahale muncul namanya sebagai daftar penerima bantuan. Sedangkan kami tidak pernah,” ucapnya.
Warga lain, Ridho mempertanyakan kriteria layak dan tidaknya seseorang menerima bantuan seperti apa? Agar masyarakat bisa pastikan layak atau tidaknya menerima bantuan.
“Kami mau pastikan kelayakan atau kriteria penerima bantuan itu yang seperti apa, kalau mau perhatikan betul justru masih banyak keluarga tidak mampu di sini. Kami disini saja heran sampai ada muncul namanya beberapa oknum aparat desa di daftar penerima bantuan dan dengan seenaknya menerima bantuan sedangkan warga miskin lainnya tidak,” ujarnya.
Atas keluhan masyarakat tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Sikka Rudolfus Ali menerangkan bahwa memang selama ini ada ketidak sesuaian data didapati pihaknya di lapangan.
Namun Kadis menyampaikan, hal itu sudah disampaikan kepada para perangkat desa untuk memperbaiki.
“Namun ada saja sampai sekarang yang hasilnya pendataannya tidak sesuai dan terus dilaporkan kepada kami di dinas,” jelasnya.
“Berkaitan dengan sejumlah warga yang belum menerima bantuan sosial baik dari sumber manapun hal ini kita sudah berulang kali sampaikan kepada pihak pemerintah desa. Sekarang timbul keluhan warga lagi yang membuat kita kesal dan bertanya apa sebenarnya motif atas ketidaksesuaian data dari pemdes ini,” tambahnya.
Herannya lagi, kata Kadis, sampai ada dari beberapa oknum pemerintah desa menerima bantuan atau terdata dalam DTKS.
“Ini kurang ajar kelakuan para perangkat desa seperti ini, masukkan nama dan mengajukan saja sudah salah, malah ikut menerima bantuan lagi, terlalu kurang ajar,” katanya kesal.
Lebih lanjut Kadis menyampaikan bahwa terkait nama-nama aparat desa yang mendapat bantuan akan dipanggil dan mintai klarifikasi dan akan dikoordinasikan kepada pihak inspektorat agar dilakukannya audit terhadap oknum yang bersangkutan.
“Saya serius ini, kepala desa ini terkesan kurang ajar, sudah dari sebelumnya pendataan di wilayah desa Nangahale ini selalu tidak sesuai,” tegasnya.
Tidak usah hal-hal yang berkaitan dengan harapan warga seperti ini, apa lagi mengenai pendataan bantuan di politisasi.
“Kasihan warga menjadi korban kepemimpinan kalau hal-hal seperti ini selalu dibenturkan dengan persoalan politik,” sambungnya.
Enewsindonesia.com belum mendapatkan tanggapan dari Pemdes Nangahale terkait hal ini hingga berita ini diterbitkan.
Jurnalis: Faidin
