Enewsindonesia.com — Bapak Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini menargetkan bahwa semua bidang tanah yang ada di Indonesia harus sudah tersertifikat di tahun 2025. Hal ini telah disampaikan Jokowi ketika membagikan sertifikat kepada 1 juta masyarakat di seluruh Indonesia lewat siaran virtual yang dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Target kita itu di 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Insya Allah sudah bersertifikat. Enggak ada lagi orang punya tanah tapi engga punya sertifikat. Harus 2025,” kata Jokowi saat berada di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).
Tidak hanya sertifikat untuk tanah masyarakat saja, namun bapak Jokowi juga berharap agar tempat ibadah juga memiliki sertifikat yang dapat dikeluarkan.
“Termasuk sertifikat untuk tempat ibadah. Semuanya harus. Untuk masjid, gereja, pura, semuanya sudah harus bersertifikat,” tambah Jokowi.
Selain itu, bapak Presiden Joko WIdodo juga menambahkan bila di tahun ini target penerbitan sertifikan mulai diturunkan. Jadi yang awalnya 10 juta menjadi 7 juta saja. Hal tersebut dilakukan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda di Tanah Air.
“Tahun ini, sebetulnya saya beri target 10 juta. Tapi saya tahu kondisi tidak memungkinkan karena ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Dan saya yakin insya Allah ini bisa tercapai,” kata Jokowi.
Untuk bisa merealisasikannya, maka Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN mengatakan bahwa Kementerian ATR akan membuat program digitalisasi pertanahan. Jadi ditargetkan di tahun 2024 yang akan datang semua kantor pertanahan di seluruh wilayah Indonesia sudah berbasis elektronik.
“Kita uji coba dulu di 42 kantor pertanahan menggunakan digital. Paling sedikit 50% antrian di kantor tanah akan hilang. Suatu saat nanti mudah-mudahan kantor pertanahan tidak akan lagi antri. Itu mimpi kita semua,” kata Sofyan.
“Seluruh tanah akan didaftarkan desa per desa. Maka konflik di masa yang akan datang bisa kita hindari. Konflik yang sudah ada sekarang harus diselesaikan. Tahun 2025 dipastikan seluruh tanah sudah terdaftar semua,” tambahnya. | HW
